Rapat Supervisi, KPU Sampaikan Tantangan Distribusi Logistik ke Nisel &Pemilih Pemula dengan Biodata

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Rapat supervisi jelang Pemilihan Kepala Daerah serentak 2024 digelar Pemprov Sumut, KPU Sumut, Bawaslu Sumut, Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Rapat digelar di Aula I, Lantik II Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Selasa (12/11/2024) 

Rapat supervisi digelar sehubungan dengan Radiogram Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100.2.1.3/5679/SJ tanggal 4 November 2024. 

Isinya menyampaikan bahwa Bawaslu RI bersama Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Sekretariat Negara RI, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Intelijen Negara Republik Indonesia akan melaksanakan Kunjungan Kerja ke Provinsi Sumatera Utara. 

"Kegiatan hari ini KPU Rapat Pembahasan Persiapan Pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2024. Ada Kunker dalam rangka Pembahasan Persiapan Pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Utara," kata Agus Arifin Ketua KPU Sumut. 

Ketua KPU, Agus Arifin memetakan soal tantangan penyaluran logistik di Nias Selatan. Kondisi geografis jadi kendala. 

"Itu seperti biasakan akan mendahulukan di kecamatan di Nisel yaitu Kepulauan terluar dari Nias dan kemudian dari Kecamatan itu akan didistribusikan di enam Kecamatan sekitarnya. Dan tentunya untuk distribusi mereka juga biasanya menggunakan kapal-kapal laut, karena memang geografi. Termasuk terkait teknologi perekaman pemilih pemula, akan koordinasi dengan instansi terkait," katanya. 

Agus juga menyampaikan, solusi rencana untuk pemilih pemula yang belum terdata DPT dan baru cukup umur saat hari H pencoblosan. Katanya, akan diupayakan proses memilih dengan biodata. 

Untuk penertiban Alat Peraga Kampanye juga dibahas. Satpol PP untuk penertiban APK sudah standby rangka persiapan Pilkada 2024, sesuai diminta personel dan perlengkapan. 

Dari Karo Ops Polda Sumut, Kombes Togi yang mewakili Polda sedang melakukan pengawasan. Katanya ada perbedaan dari dimensi penilaian atas kerawanan kalau pemetaan. 

"Terhadap TPS yang kami lakukan di wilayah Sumatera Utara kami membaginya dalam TPS kurang rawan, rawan sangat rawan, dan TPS khusus. untuk kurang Rawan ada 24.418, kemudian rawan 634, 110 sangat rawan, dan 61 khusus, termasuk di lapas-lapas. Indikator yang paling dominan paling banyak yang kami temukan adalah soal geografi, "katanya. 

"Karena di sini terdapat wilayah-wilayah yang sulit dijangkau dan pembahasan khususnya kepulauan di Nias Selatan termasuk daerah-daerah yang secara daratan tersebut ini ada yang sampai harus berjalan kaki. Klasifikasi tadi kemudian nanti di kepolisian akan menentukan pola pengawasan TPS. Inilah Kenapa kami yang memperhatikan karenanya yang berkaitan dengan pola pengembangan. Di mana yang sangat rawan nanti itu setiap TPS Akan terdapat dua petugas Polri, " katanya.

Amatan Tribun-Medan.com, rapat dihadiri pejabat elit kalangan Forkopimda Pemprov Sumut, Kabinda Gema Repelita, Kejaksaan. Acara sempat tertunda dari jadwal 14.00 WIB karena pihak Bawaslu Sumut terlambat. 

Dalam rapat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Forkopimda Provinsi Utara melakukan pemetaan dan deteksi dini untuk mengidentifikasi potensi kerawanan wilayah, sosial, dan bencana alam di berbagai daerah. Pemprov Sumut terus berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Utara dan lembaga terkait potensi kerawanan wilayah, sosial, dan bencana alam di berbagai daerah.

(Dyk/Tribun-Medan.com)