GELAR Doktor Bahlil Disorot, Lulus UI Waktu 18 Bulan, Kini Viral Spanduk Sindiran: Nego Sampai Jadi

Ia pun menyindir apakah Bahlil tidak bekerja dan lebih fokus mencurahkan waktunya untuk mengerjakan disertasi.

"Saya membayangkan ya dalam waktu kita ketat bekerja bisa menggarap disertasi. Itu hebat sekali. Jangan-jangan menteri ini enggak kerja."

"Kok, bisa ya seorang menteri yang sibuknya minta ampun kemudian ada gonjang-ganjing menjadi ketua umum partai pula, bisa menyelesaikan disertasi dalam 1 setengah tahun, how come?" tanya Refly seperti dikutip dari Youtube Channelnya yang tayang pada Jumat (18/10/2024). 

Refly mengaku masih sangsi dengan kemampuan Bahlil itu. 

Kredibilitas Pihak Universitas Indonesia, yang memberikan gelar doktor itu kepada Bahlil pun dipertaruhkan karena menimbulkan banyak keraguan dari berbagai pihak.

"Apakah iya dia menuliskan sendiri? Apakah benar dia melakukan penelitian sendiri? Kan kacau jadinya dunia akademik kita ya jadi dunia akademik bisa menjadi dunia 'pelacuran'. Kita ingin segala sesuatu itu berjalan secara normal bukan tidak normal," ujarnya. 

Jika memang bisa mengatur waktunya, Refly Harun penasaran apa 'resep' Bahlil agar bisa menyelesaikan disertasi secara cepat.

"Tapi ya enggak apa-apa juga sih ya, nanti dibilang iri lagi. Dasar buzzer. Padahal kita kan, ini normal question, how come mungkin dia punya kiat-kiat yang biasa di luar biasa gitu," tambahnya. 

Penjelasan Bahlil

Di hadapan wartawan, Bahlil mengatakan, kesulitan utamanya selama kuliah dan menjadi pejabat publik adalah soal membagi waktu.

Namun, ia merasa sukses mengatasi itu karena fokus dan konsisten.

Ia mengaku dirinya adalah orang yang sangat konsisten soal waktu jika menyangkut urusan pendidikan.

"Agak susah tapi saya harus lakukan. Karena saya dari sejak saya masih mahasiswa di S1 kan udah konsisten menyangkut dengan waktu sekolah," kata Bahlil seperti dikutip Kompas.com. 

Dalam disertasinya, Bahlil mengidentifikasi empat masalah utama dari dampak hilirisasi yang membutuhkan penyesuaian kebijakan.

Keempat masalah itu adalah dana transfer daerah, keterlibatan pengusaha daerah yang minim, keterbatasan partisipasi perusahaan Indonesia dalam sektor hilirisasi bernilai tambah tinggi, serta belum adanya rencana diversifikasi pasca-tambang.