Warga Air Joman Blokade Jalan, Zulkifli Matondang: Kami Korban PHP Proyek Multi Years 2,7 Triliun

TRIBUN-MEDAN.com, KISARAN - Ratusan warga Air Joman melakukan unjuk rasa blokade ruas Jalan Protokol Besar Air Joman, Kelurahan Binjai Serbangan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, Senin (4/11/2024). 

Aksi ini merupakan bentuk protes masyarakat terhadap pemerintah yang tak kunjung memperbaiki Jalan pasar XI yang sudah pernah masuk dalam anggaran multiyears Gubernur Sumut senilai Rp 2,7 Triliun. 

Menurut Zulkifli Matondang, Kordinator aksi mengaku aksi ini dilakukan merupakan bentuk protes terhadap pemerintah yang selalu memberikan harapan palsu kepada masyarakat. 

"Kami di PHPin oleh pemerintah, dimana kemarin jalan ini sudah masuk dalam anggaran multiyears jamannya pak Edy Rahmayadi tahun 2022, tapi setelah itu di tahun 2023 dianggarkan kembali dan dianggarkan sebesar Rp 18 miliar," kata Zulkifli. 

Katanya, pembangunan ini direncanakan akan dilakukan pada akhir tahun 2024. Namun, hingga saat ini belum ada pembangunan yang masuk ke Kecamatan Air Joman. 

"Dari hasil RDP kami beberapa waktu lalu bersama UPTD PUPR Tanjungbalai, DPRD, dan camat, mereka mengaku pembangunan ini ada, anggarannya ada Rp 18 miliar. Kalau tidak dibangun tahun ini, maka anggaran ini akan musnah," katanya. 

Lanjutnya, dari hasil rapat yang dilakukan tersebut, tampak para pejabat pemerintah itu saling tarik menarik dan membuang badan. Sehingga, aliansi masyarakat melakukan musyawarah, dan memutuskan untuk kembali melakukan unjuk rasa. 

"Kami sudah melakukan musyawarah, dengan tim aliansi masyarakat karena tidak ada kepastian, maka kami kembali turun ke jalan yang saat ini sudah merupakan aksi ke delapan," katanya. 

Katanya, selama ini masyarakat Air Joman selalu diberikan harapan palsu dan tidak pernah mendapatkan kepastian soal pembangunan jalan tersebut. 

"Kami akan terus melakukan aksi ini karena sampai sekarang, kepala UPTD PUPR Tanjungbalai tidak hadir dan tidak dapat kepastian soal perbaikan jalan," katanya. 

Sehingga, menurutnya, harus ada pengawasan dari masyarakat untuk mendapatkan kepastian soal pembangunan jalan tersebut. 

"Karena, sebelumnya jaman Edy Rahmayadi, ini mau diperbaiki 12 kilometer, kemudian dipotong jalan gedangan, jalan dibendang. Jadi gatau lagi ini berapa anggarannya dan berapa kilometer yang harus dibangun disini," kata Zulkifli. 

Sementara, Ali Umar Sitorus, warga mengaku apabila PUPR tidak membangun jalan Air Joman, pemerintah telah melakukan tindakan pidana. 

"Mengapa, PUPR harus bertanggung jawab. Sudah tiga orang meninggal, dan banyak korban lainnya," kata Ali Umar. 

Lanjutnya, masyarakat turut merasakan kesusahan akibat jalan rusak ini. Dimana, perekonomian masyarakat di Air Joman berangsur menurun karena jalan yang penuh abu.