Pemkab Deli Serdang Batal Angkat Ribuan Tenaga Honorer melalui Seleksi PPPK, Ini Alasan Pj Bupati

TRIBUN-MEDAN. com, LUBUKPAKAM - Pemkab Deli Serdang batal mengangkat ribuan tenaga honorer di lingkungannya melalui seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun ini.

Padahal usulan Pemkab Deli Serdang terkait pengajuan kebutuhan PPPK tahun 2024 sebanyak 1.666 orang telah disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Namun tetap saja Pemkab Deli Serdang tidak jadi untuk melakukan seleksi.

Alasan klasik berupa kemampuan keuangan yang jadi dasar semuanya. 

"Kendalanya adalah tentang keuangan (kemampuan Pemkab) karena itukan jadi beban daerah (keuangan Pemkab). Harus kita pertimbangkan matang-matang karena belanja pegawai di Deli Serdang ini sekarang juga sudah 39 persen (dari APBD),''ujar Pj Bupati Deli Serdang, Wiriya Alrahman, Senin (4/11/2024).

''Karena hal inilah makanya harus kita pertimbangkan secara matang lagi," ujar Wiriya. 

Wiriya menjelaskan karena diawal sudah ada angka yang disetujui oleh Pemerintah Pusat terkait usulan permohonan PPPK ini makanya saat ini kondisinya tidak bisa untuk dikurangi jumlahnya.

Ia mengakui kalau sebenarnya masih memungkinkan dari segi kemampuan keuangan apabila yang dibutuhkan jumlahnya dikurangi.

Namun lagi-lagi ditegaskan saat ini kondisinya sudah tidak bisa diubah lagi karena sudah ada angka yang disetujui diawal oleh Pemerintah Pusat. 

"Kalau segitu (contoh hanya 100 orang) itu yang tidak bisa diterima oleh Kemenpan RB. Apa yang sudah diajukan itu harusnya (harus 1.666). Kabupaten Kota lain ada yang sudah (buka seleksi PPPK) ada juga yang tidak. Inilah yang telat (kalau jumlah mau dikurangi)," kata Wiriya. 

Peluang untuk pengangkatan tenaga honorer di lingkungan Pemkab Deli Serdang menjadi PPPK disebut akan dikaji lagi di tahun 2025.

Disebut untuk saat ini Wiriya yakin kebutuhan PNS di Kabupaten Deli Serdang masih cukup.

Ditegaskan sesuai ketentuan jika ada pelayanan yang sifatnya tidak mungkin dikerjakan oleh PNS bisa dengan cara bekerjasama dengan pihak outsourcing.

Saat ini penyelesaian yang dibuat oleh Pemkab adalah bagaimana supaya tenaga kerja honorer ini tidak hilang pekerjaannya dan tetap bisa bekerja. Dianggap ini adalah hal yang paling penting. 

"Kalau penting tetap selamat dan bisa bekerja. Kalau untuk gaji di 2025 tergantung kemampuan kita.''

''Kalau dibandingkan dengan honor dengan Kabupaten Kota lain banyak yang jauh lebih rendah, lumayan Deli Serdang.''

''Jangan samakan juga sama Medan karena APBD dan PAD juga jauh. Kita setengah Medan (APBDnya),"katanya.

Dari catatan www.tribun-medan.com usulan kebutuhan PPPK di lingkungan Pemkab Deli Serdang sudah dibahas semenjak zaman mantan Bupati Ashari Tambunan.

Kemudian usulannya diajukan ke Kemenpan RB pada saat zaman mantan Bupati M Ali Yusuf Siregar diawal tahun 2024.

Saat ini jumlah ASN berstatus PPPK di lingkungan Pemkab Deli Serdang sudah lebih dari 2 ribuan orang khususnya untuk tenaga guru yang sudah 3 tahap penyeleksiannya.

Sedangkan untuk jumlah tenaga honorer di lingkungan Pemkab saat ini masih ada sekitar 4 ribuan orang lagi termasuk di kecamatan-Kecamatan.

Beberapa tenaga honorer di Lingkungan Pemkab Deli Serdang mengaku kecewa setelah mengetahui berita Pemkab Deli Serdang batal mengangkat ribuan tenaga honorer di lingkungannya melalui seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun ini.

Honorer Kecewa pada Pj Bupati 

Beberapa di antaranya menganggap kalau Pj Bupati Deli Serdang, Wirinya Alrahman tidak berpihak ke mereka. 

Sebab pada saat masih di zaman mantan Bupati Deli Serdang, M Ali Yusuf Siregar awal memimpin awal tahun sudah ada usulan kepada Pemerintah Pusat dan telah disetujui jumlahnya.

"Kecewa kali lah kami setelah baca berita www.tribun-medan.com hari ini. Kecewanya sama Pak Pj Bupati inilah, karena keputusan kan sebenarnya ada sama dia. Zaman Pak Yusuf Bupati saja sudah diusulkan supaya ada tahun ini masa sekarang dibilang nggak ada," ucap salah satu honorer di lingkungan Pemkab Deli Serdang yang meminta agar namanya tidak dituliskan, Senin (4/11/2024). 

Para honorer menyebut banyak diantara mereka saat ini khususnya yang usianya di bawah 35 tahun mengurungkan niat untuk ikut diseleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun ini.

Dianggap karena sempat dikabarkan akan ada seleksi PPPK pada tahun ini makanya mereka memilih untuk menunggu. Sebab untuk penggunaan akun SSCASN hanya bisa sekali digunakan untuk satu tahun. 

"Kami menganggap peluang untuk diangkat PPPK inikan lebih besar. Ya memang pakai seleksi juga tapikan lebih sedikit jumlah calon pesertanya karena cuma sesama honorer. Kalau CPNS kan banyak kali yang daftar makanya peluang juga agak berat. Kalau tau dari awal nggak bakal ada seleksi PPPK ini ya mending ikut CPNS sajalah kemarin," kata seorang tenaga honorer lain yang juga meminta agar namanya tidak dituliskan. 

Meski ada tenaga honorer yang mengaku sudah punya persiapan khusus untuk menghadapi seleksi dengan belajar namun ada juga diantara mereka yang memang selama ini tidak punya persiapan apapun. Mereka berharap agar kedepan Bupati bisa benar-benar mempertimbangkan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Dianggap belum tentu beban kerja yang dihadapi tenaga honorer lebih ringan dari pada yang ASN selama ini. 

"Kami anak honorer inikan rata-rata 2,7 juta gajinya sebulan. Itupun kena potong BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan lagi. Yang masih lajang ya mungkin cukup tapi kalau yang sudah nikah ini taulah cemana (masih kurang). Mudah-mudahan lah nanti siapa yang jadi Bupati di 2025 nanti bisa dibuat seleksi PPPK lebih banyak lagi," kata tenaga honorer lain. 

Tuntutan agar dibuka seleksi PPPK beberapa waktu lalu disuarakan oleh para guru honorer. Mereka sempat melakukan aksi damai ke kantor Bupati dan meminta agar tahun ini dibuka formasinya.

Disebut saat itu masih banyak guru yang gajinya di bawah 500 ribu per bulan. Mereka juga meminta agar ada dibuka formasi untuk guru agama sebab selama ini formasinya tidak pernah dibuka.

Pada saat aksi unjukrasa ini, Pj Sekda Deli Serdang, Citra Efendy Capah dan Kadis Pendidikan Deli Serdang, Yudi Hilmawan serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Abduh Rajali Siregar sempat menenangkan para guru dengan mengatakan kalau tidak ada halangan pengumuman seleksi akan dibuka pada 1 November 2024. Saat itu massa pun sempat lega dan tenang. Mereka mengaku apabila apa yang disampaikan tidak terbukti mereka mengaku akan kembali melakukan aksi di kantor Bupati.

(dra/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter   dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan