ALASAN Menteri Natalius Pigai Minta Anggaran hingga Rp 20 Triliun: Untuk Pegawai Saja Rp 1,2 Triliun

"Dan saya sudah bentuk tim saya di lapangan 1.007 tim yang siap bekerja dan nanti di dalam perjalanan kita akan meng-organize pasukan-pasukan kami dan nanti lebih mudah, karena kita bentuk kantor wilayah," tambahnya.

Dan untuk satu kantor itu menurut Pigai bisa diberi anggaran Rp 100 juta.

Untuk itulah maka permintaan anggaran pada kementerian yang dipimpinnya membutuhkan dana sebesar Rp 20 triliun.

"Dari 83 ribu kelompok yang basisnya itu di pedesaan yang kita siapkan. 1 kelompok atau 1 wilayah saya kita kasih Rp 100 juta," ujar Pigai.

"Untuk mencapai Rp 20 triliun saya mempunyai lebih dari 200 program yang tidak perlu saya sebut. Baru 1 program saja udah Rp 8,3 triliun. Andaikan dengan gaji dan tunjangan yang tadi saya sebut Rp 1,3 triliun maka sudah Rp 9,5 triliun. Belum lagi program-program lebih dari 200 program yang saya siapkan. Kalau pimpinan berkenan saya bisa bikin lebih dari 1.000 program," katanya.

Menanggapi permintaan Pigai ini, anggota Komisi XIII DPR dari fraksi PDIP Yasonna Laoly mengingatkan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai berpikir realistis dengan permintaan anggaran sebesar Rp 20 trilliun untuk kementeriannya.

Karena menurutnya APBN saat ini masih tertekan karena dampak dari situasi nasional dan global yang serba tidak pasti, apalagi jika perang terus berlanjut di sejumlah negara.

Profil Natalius Pigai

Natalius Pigai lahir di Painai, Papua Tengah pada 28 Juni 1975 atau saat ini berusia 49 tahun.

Ia merupakan anggota Komnas HAM periode 2012-2017. 

Sebelum terjun ke dunia aktivisme, Pigai tercatat pernah menimba ilmu di Fakultas Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) Yogyakarta.

 Baca juga: Sosok Aditya Dharma Santoso, Mahasiswa ULM yang Konon Ditemukan Jadi Tengkorak di Hutan Kalteng

Ia juga pernah mengikuti pendidikan statistika di Universitas Indonesia pada 2003, pendidikan peneliti di LIPI tahun 2005 dan pendidikan kepemimpinan di Lembaga Administrasi Negara pada 2010-2011.

Selain itu, Natalius Pigai juga aktif di berbagai lembaga swadaya masyarakat. 

Di antaranya ia pernah bergabung di Yayasan Sejati yang memiliki perhatian pada hak-hak terpinggir di Papua, Dayak, Sasak dan Aceh (1999-2002), staf peneliti Graha Budaya Indonesia-Jepang (1998-2001), staf Yayasan Cindelaras yang berkonsentrasi dalam pengembangan kearifan lokasi khususnya perjuangan hak-hak petani (1998) dan aktif sebagai elemen civil society.