Tanggapan Gerindra Sumut Terkait Isu Cawe-cawe Jelang Pilkada Sumut

TRIBUN-MEDAN. com, MEDAN- Gerindra menilai tudingan tim hukum pasangan calon Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala yang menyebut adanya cawe cawe jenderal bintang 1 di Pilkada Sumut sebuah pernyataan yang aneh. 

Sekretaris DPD Gerindra Sumut Sugiat Santoso menilai pernyataan itu menunjukkan kegagapan tim Edy karena merasa bakal kalah dalam kontestasi Pilkada 27 November 2024.

"Kami heran karena belum apa-apa bilang ada anggota Polri yang cawe-cawe. Mungkin ini tanda-tanda sudah sadar merasa akan kalah," kata Sugiat kepada tribun, Rabu (30/10/2024). 

Sugiat mengatakan isu itu sengaja dilemparkan menjelang pemilihan Gubernur Sumut. 

Dia pun merasa heran mengapa pernyataan itu disebutkan tanpa adanya bukti. Padahal semestinya sebut Sugiat Pilkada lebih mengedepankan pada politik gagasan dan visi misi. 

Anggota DPR RI itu pun meminta agar isu-isu yang belum tentu kebenarannya tak begitu cepat disampaikan ke publik. 

"Ini makanya mencari-cari isu di luar visi-misi, program kerja kandidat. Jadi di Pilkada ini kan kita mengandalkan visi-misi kandidat. Jangan lagi melempar isu liar. Apalagi institusi seperti TNI dan Polri, yang sudah jelas bersikap netral baik itu institusinya maupun personelnya," ucap Sugiat.

Menurut Sugiat tudingan adanya seorang jenderal bintang 1 yang melakukan cawe cawe di Pilgub Sumut sangat tak masuk akal mengingat institusi Polri adalah satu kesatuan. 

Terlebih sebut dia yang dituduh adalah seorang jenderal bintang 1 yang masih memiliki hirarki di atasnya. 

"Lagian yang dibahas itu bintang satu, kan kalau bintang satu nggak mungkin untuk cawe-cawe seperti yang mereka tuduhkan itu. Karena apa, karena bintang satu itu tidak punya otoritas komando. Wewenangnya jauh di bawah bintang dua. Logikanya begitu. Jadi pernyataan soal bintang satu itu tuduhan konyol," kata Sugiat. 

Sebelumnya, Tim hukum calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 2, Edy Rahmayadi dan Hasan Sagala mengaku telah menerima laporan adanya intervensi menjelang pemilihan Gubernur Sumut.

Mereka juga menuding adanya petinggi di Polda Sumut dengan pangkat jenderal bintang 1 yang cawe cawe mendukung pasangan calon. 

Ketua tim hukum Edy-Hasan, Yance Aswin, mengatakan, mereka mendapatkan laporan adanya dugaan intervensi untuk menggerakkan kepala lingkungan.

Padahal sebutnya hal itu merupakan pelanggaran pemilu yang tak boleh terjadi. 

"Namun demikian kami banyak menerima laporan, ada yang di Labura, ada yang di Asahan, ada yang di Tebing Tinggi, ada yang di Langkat, bahkan di Medan ini, dimana ASN itu khususnya yang namanya lurah sudah menggerakkan kepling-keplingnya untuk melakukan intimidasi dan pengumpulan data daripada masyarakat," kata Yance, Selasa (29/10/2024).