Soetopo Berutu Ikuti Rapat Evaluasi dan Pelaporan Diseminasi dan Penguatan HAM di Wilayah

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Mewakili jajaran Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Soetopo Berutu (Kabid Pembinaan, Bimbingan dan TI) ikuti kegiatan Rapat Evaluasi dan Pelaporan Diseminasi dan Penguatan HAM di Wilayah.

Flora Nainggolan selaku Kabid HAM membuka dan memimpin jalannya rapat di Ruang Rapat Lt.3 Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Hukum dan HAM Sumatera Utara jln. Putri Hijau No.4 Medan. Kamis, (24/10/2024).

Turut hadir Ketua Balai Harta Peninggalan Medan yang diwakilkan oleh Ibu Elshintha (Kepala Seksi Harta Peninggalan Wilayah II), Desni Manik, Kasubbid Pemajuan HAM serta Tim P2HAM Kanwil.

Hal yang dibahas pada Rapat adalah terkait Petunjuk Teknis data dukung Pelayan Publik Berbasis HAM berdasarkan Permennkumham No. 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM. Dari hasil verifikasi data dukung P2HAM Sumatera Utara, terdapat 29 Satuan Kerja yang mendapat predikat dan selebihnya 22 Satker yang belum lolos verifikasi, memiliki perbandingan yang hampir sama antara jumlah Satker yang mendapatkan predikat dengan yang belum mendapatkan predikat.

Baca juga: Lapas Padangsidimpuan Gandeng UD Jaya Mandiri Adakan Pembinaan Kemandirian Meubelair Warga Binaan

Soetopo Berutu  menyampaikan terus melakukan upaya melakukan peningkatan kualitas pelayanan HAM di UPT Pemasyarakatan di Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara.

"Jajaran Pemasyarakatan Wilayah Kemenkumham Sumut akan terus berupaya khususnya dalam Pelayanan Publik Berbasis HAM, akan terus melakukan pembenahan baik sarana prasarana penunjang pelayanan HAM dan kami siap untuk terus mendukung dan mengupayakan pembenahan berkelanjutan agar hasilnya nantinya maksimal," terang Berutu.

Diharapkan kedepannya adanya dukungan dari semua pihak agar seluruh Satuan Kerja di Jajaran Kanwil Sumut mendapatkan predikat Satker yang Berpelayanan Publik Berbasis HAM. Selain itu juga mendapatkan masukan agar semua pihak saling mendukung dan berkontribusi aktif dengan memanfaatkan fasilitas yang ada dengan anggaran yang minimal sekalipun agar tercapai tujuan yang diinginkan. (*)