TAK Pakai Lama, Baru Dilantik, Puluhan Anggota DPRD Lubuklinggau Gadaikan SK Demi Gaya Hidup

Usut punya usut ada isu yang menyebutkan, bahwa pada periode yang baru lalu anggota dewan mengajukan pinjaman ke bank pemerintah di dua bank, satu bank memasukan ke asuransi sebagai jaminan saat terjadi resiko dan bank lainnya tidak memasukan ke asuransi. Seiring berjalan waktu ternyata ada Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota dewan, dewan yang sudah kena PAW tidak bersedia lagi membayar sisa angsuran, akibatnya resiko ditanggung pihak bank.

Sebaliknya bank yang masukan ke asuransi langsung dicover oleh asuransi saat terjadi resiko PAW. Itulah yang menjadi penyebab pada priode ini anggota dewan hanya mendapat pinjaman sekitar Rp 750 juta . Namun sayangnya hingga berita ini ditulis tidak ada sumber yang bisa dimintai konfirmasi.

Salah satu anggota DPRD Sumsel mengakui sudah melakukan konsultasi terkait gadai SK namun karena banyak masalah yang dihadapi, legislator ini mengatakan akan berpikir ulang untuk menggadaikan SK nya.

“Beda dengan sebelumnya pencairan tidak full sekarang cuma 70 persen saja,” katanya.

Baca juga: Soal Razia Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Kata Kepala Bapenda Sumut Achmad Fadly

Baca juga: Ramalan Zodiak Gemini, Leo dan Libra 24 Oktober 2024

Beberapa sumber menyebutkan, uang pinjaman ke bank dengan menggadaikan SK ke bank itu biasanya digunakan anggota dewan untuk melengkapi kebutuhannya seperti kendaraan pribadi, rumah pribadi dan berbagai fasilitas pendukung lainnya agar penampilan pantas dan sepadan dengan posisi baru sebagai anggota baru sebagai anggota legislatif.

”Sebenarnya hanya untuk memantaskan diri saja, karena status sudah berubah maka penampilan juga harus sepadan,“ komentar salah seorang masyarakat OKU.

PDI Perjuangan Bakal PAW

Ketua DPP PDIP Sumsel H Giri Ramanda Kiemas didampingi Ketua DPC PDIP Muara Enim Liono Basuki menegaskan, seluruh anggota dewan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terutama yang baru dilantik menjadi anggota dewan dilarang keras menggadaikan SK (Surat Keputusan) sebagai wakil rakyat, untuk pinjaman ke pihak bank.

"Ini sesuai perintah DPP, bahwa seluruh anggota fraksi PDIP, itu tidak boleh menggadaikan SK-Nya," tegas, Rabu (17/10/2024).

Menurut Giri yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI dari fraksi PDIP, kembali mengingatkan kepada seluruh anggota legeslatif terutama yang baru dilantik untuk tidak menggadaikan SK sebagai anggota DPRD. Jika masih ada yang masih ngotot atau nekat tetap melakukannya pasti akan diberikan sanksi dari partai sesuai kesalahannya.

"Sampai saat ini, belum ada anggota DPRD di Sumsel maupun daerah untuk yang baru dilantik yang terdengar atau diketahui telah mengadaikan SK-Nya. Mudah-mudahan dipatuhi dan tidak dilanggar," ujar mantan anggota DPRD Sumsel ini.

Menurut Giri, larangan ini tentu ada alasannya, karena partai melihat, keberadaan SK sebagai anggota Dewan tersebut adalah merupakan suatu kehormatan, sehingga tidak elok kalau SK tersebut digadaikan, yang pada akhirnya anggota dewan tersebut selama lima tahun tidak mempunyai gaji lagi.

Dengan tidak adanya SK yang digadaikan, lanjut Giri, maka otomatis mereka akan mempunyai gaji atau penghasilan bulanan dan mudah-mudahan tidak tergoda untuk melakukan yang tidak baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

jika ada laporan atau ketahuan yang melakukan pinjaman menggunakan SK-nya tentu akan mendapat sanksi dan dilaporkan ke DPP Pusat dan Mahkamah Partai yang akan memutuskannya.

Hal senada dikatakan oleh Ketua DPC PDIP Muara Enim Liono Basuki, bahwa sampai saat ini, khususnya anggota dewan dari fraksi PDIP Muara Enim patuh dengan instruksi DPP untuk tidak menggadaikan SK-Nya.