Penyandang Disabilitas di Deli Serdang Belum Dapatkan Sosialisasi dari KPU Terkait Pilkada

TRIBUN-MEDAN. com, LUBUKPAKAM- Para penyandang disabilitas khususnya tunarungu di Kabupaten Deli Serdang sampai saat ini disebut belum ada mendapatkan sosialisasi dari KPU setempat terkait penyelenggaraan Pilkada yang akan berlangsung pada 27 November mendatang.

Padahal Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin) Deli Serdang sendiri mencatat ada sekitar 400 orang penyandang disabilitas tunarungu yang saat ini sudah dewasa.

Mereka semuanya sudah punya hak pilih saat ini. 

"Memang sampai hari ini secara khusus belum ada sosialisasi yang dilakukan oleh KPU kepada teman-teman penyandang disabilitas khususnya tunarungu. Karena memang cara-caranya itu akan berbeda tentu. Misalnya tunarungu itu kan tidak bisa mendengar dan berbicara.

Maka satu satunya cara yang dilakukan adalah menggunakan bahasa isyarat," ujar Pembina Gerkatin Deli Serdang, Sutrisno Pangaribuan, Rabu (23/10/2024).

Mantan anggota DPRD Sumut ini menyebut KPU jika ingin melakukan sosialisasi kepada para penyandang tunarungu harus bisa menghadirkan juru bahasa isyarat.

Dari situ baru kemudian juru bahasa isyarat itu yang akan menjadi penerjemah dari orang yang bicara dengan teman-teman tunarungu.

Dengan menggerakkan tangannya baru kemudian teman-teman tunarungu yang lain bisa memahami. 

"Memang sampai saat ini kita belum meminta secara khusus kepada KPU (untuk dapat sosialisasi) tapi karena ini juga kebutuhan kita bisa jadi kita sampaikan itu. Pengurus Gerkatin Deli Serdang sudah terbentuk. Saat pelantikannya hadir dulu Pak Wakil Bupati dan saat itu jumalah mereka 300 sampai 400 orang," kata Sutrisno. 

Meski jumlah tunarungu yang dewasa atau punya hak pilih jumlahnya sedikit tapi dianggap harus ada perhatian khusus juga sama mereka.

Ia khawatir kalau tidak ada sosialisasi sama disabilitas tunarungu mereka tidak akan dapat info yang utuh terhadap para calon. Dipandang saat ini ada kelemahan sistem politik saat ini. 

"KPU sendiri tidak memiliki juru bicara isyarat. Artinya sebenarnya kalau kita bicara konteks yang lebih besar maka sebenarnya KPU juga harus merekrut mereka sebagai bagian dari penyelenggara. Karena itu akan memudahkan sosialisasi. Mereka itu sebenarnya bisa baca tulis," ucap Sutrisno. 

Ketika ini dilakukan, tentu perwakilan mereka yang dipekerjakan akan kemudian bisa menyampaikan kepada rekannya sesama tunarungu.

"Agar penyelenggara itu tidak kesulitan rekrut aja bagian dari penyelenggara. Kan tidak perlu disewa lagi honornya (untuk bayar jasa juru bahasa isyarat)," katanya.

(dra/tribun-medan.com).