DULU Dharma Pongrekun Dicopot dari Waka BSSN karena Covid-19, Kini Sebut Kembali Agenda Asing

"Saya paham betul tentang pandemi ini. Ini adalah agenda terselubung dari asing untuk mengambil alih kedaulatan kita," tegas Dharma.

"Begitu rapuhnya bangsa ini sampai harus mengikuti istilah asing. Kenapa bukan Tofik? Kenapa mengikuti Covid?" tanyanya.

Dharma juga mengklaim bahwa swab antigen atau tes PCR hanya mengecek asidosis seseorang, bukan virus.

Sebagai calon pemimpin, Dharma berjanji akan melindungi masyarakat Jakarta dengan segala cara. "Jangan sampai gara-gara pandemi, ekonomi hancur, masyarakat terbiasa online, UMKM hancur, dan rakyat ditakut-takuti," ujarnya.

"Bagaimana bisa menuju kota global sejati kalau hati rakyatnya disakiti, pikirannya dirusak, dan tubuhnya diracuni? Semua itu omong kosong belaka," tambah Dharma.

Dharma juga mengajak masyarakat untuk mendukung program-program yang ia miliki bersama pasangannya, Kun Wardana.

Merespons pernyataan Ridwan Kamil tentang pentingnya satu komando, Dharma mengutip filsuf Marcus Tullius Cicero: "Salus Populi Suprema Lex Esto", yang berarti keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.

Dharma berpendapat bahwa diktum ini sering diterapkan terbalik. "Seolah-olah keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, tapi di baliknya justru ada agenda untuk menghancurkan rakyat," katanya.

Ia menambahkan, pandemi Covid-19 membuat rakyat tidak bisa hidup normal dan malah dijadikan budak. "Saat ini kita berada dalam program ketiga, yaitu kontrol populasi, di mana mereka ingin mengontrol aktivitas dan jumlah manusia," kata Dharma.

"Saat menuju 2045, ini akan menjadi masa kecemasan, bukan masa keemasan, karena rakyat terus ditakut-takuti oleh regulasi," lanjutnya.

Sebagai calon pemimpin, Dharma menegaskan komitmennya untuk berada di garis depan, bertanggung jawab, dan mengambil risiko demi keselamatan rakyat.

Alasan Ridwan Kamil Menanyakan Covid-19 kepada Dharma Pongrekun

Sementara, calon gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK), menjelaskan alasannya menanyakan soal penanganan pandemi Covid-19 kepada calon gubernur nomor urut 2, Dharma Pongrekun.

Menurutnya, pertanyaan itu dimaksudkan untuk menegaskan pentingnya kesinambungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani pandemi atau situasi serupa di masa depan.

“Bukan soal percaya atau tidak pada Covid-19, tetapi bagaimana menyikapi perbedaan pendapat ketika pandemi kembali terjadi. Sementara, undang-undang menyatakan bahwa gubernur harus mengikuti arahan presiden,” kata Ridwan Kamil dalam konferensi pers usai debat perdana Pilkada Jakarta di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (6/10/2024).

RK menegaskan bahwa seorang gubernur tidak dapat bekerja secara mandiri, melainkan harus mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat.