Kinerja Pemko Siantar Meningkat di Era Susanti Dewayani, Kini Raih Nilai B SAKIP

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR - Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar meraih predikat B di ajang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Award 2024 yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Penghargaan SAKIP Award 2024 Pemko Pematangsiantar diterima Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Drs Matheos Tan MM, di Hotel Bidakara Jakarta Selatan, Rabu (2/10/2024) kemarin. 

Untuk Provinsi Sumatera Utara (Sumut), ada lima kabupaten/kota selain Kota Pematangsiantar yang menerima SAKIP Award, yaitu Kabupaten Toba, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Karo, Kabupaten Padanglawas Utara (Paluta), dan Kota Binjai.

Penghargaan ini diambil oleh Pjs Wali Kota Pematangsiantar Drs Matheos Tan MM yang menggantikan Wali Kota Pematangsiantar (Defenitif) Susanti Dewayani yang berhalangan hadir karena melaksanakan wajib cuti untuk Pilkada 2024.

“Tentunya ini wujud dari “Siantar Berkualitas” dalam hal tata Kelola pemerintahan yang sudah berbasis kinerja, termasuk dikaitkan berdasarkan pengelolaan anggaran dalam tata kelola pemerintahan, dan juga menunjukkan peningkatan pelayanan bagi masyarakat,” terang Matheos.

Matheos juga memberikan ini apresiasi kepada ASN dan jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemko Pematangsiantar, sekaligus warga Pematangsiantar yang sudah mendukung proses penilaian SAKIP dari awal hingga akhir. Termasuk juga instansi vertikal yang sudah mendukung dalam kolaborasinya, sehingga Pemko Pematangsiantar dapat meraih SAKIP dengan nilai B. 

“Harapannya, bisa dapat ditingkatkan menjadi nilai BB nantinya,” tukas Matheos, seraya berharap para perangkat daerah semakin memberikan pelayanan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai indikator yang tersusun dalam SAKIP, sehingga penilaiannya menjadi lebih baik. 

Matheos menambahkan, hal-hal menjadi catatan perlu ditingkatkan seperti pemanfaatan digitalisasi dalam pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan/ Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sehingga masyarakat dapat semakin merasakan pelayanan yang diberikan oleh Pemko Pematangsiantar. 

Turut mendampingi Mantheos, Kepala Bappeda Pematangsianar Dedi Idris Harahap, Kepala Bagian Organisasi Jufiter Sitepu, Inspektur Pembantu 2 Charles Hariyanto Lumban Gaol, PPUPD Ahli Madya Inspektorat Marsinta Magdalena Simanjuntak, dan Kepala Bagian Umum Lahiri Amri Goniyu Hasibuan. 

Seperti Apa Peningkatan SAKIP Pemko Pematangsiantar? 

Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar, Jufiter Sitepu menjelaskan bahwa SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeritah, yang merupakan integrasi dari system perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang selaras dengan system akuntabilitas keuangan.

"Tujuan SAKIP untuk memastikan atau mendorong pencapaian target/program pembangunan melalui perencanaan, penganggaran dan kinerja yang selaras, tepat sasaran dan berorientasi hasil," kata Jufiter. 

Di masa Ibu Susanti, ujar Jufiter, proses penerapan Reformasi Birokrasi dimulai secara optimal, untuk mendukung Misi ketiga yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif melayani berdasarkan prinsip good governance dan corporate governance.

"Nilai SAKIP Kota Pematangsiantar sejak di masa Ibu Susanti Dewayani semakin membaik, di mana pada tahun 2023 Pemerintah Kota Pematangsiantar memperoleh nilai CC (skor 55,32) dari Kemenpan RB, dan tahun ini (tahun 2024) Kemenpan RB memberikan nilai B (skor 60,41)," kata Jufiter.

Jufiter pun memaparkan kinerja Pemko Pematangsiantar yang membaik dengan rincian :
1. Perencanaan Kinerja : skor 21,49
2. Pengukuran Kinerja : skor 16,34
3. Pelaporan Kinerja : 8,58
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal : 14,00
 
Diterangkan Jufiter, semakin tinggi nilai SAKIP yang diberikan oleh Kemepan RB kepada Pemerintah Daerah, maka system perencanaan, penggunaan anggaran dan kinerja dari Pemerintah Daerah tersebut semakin baik, tepat sasaran dan berorientasi pada hasil.