PJSI Sumut Surati PB PJSI Terkait Kontroversi Cabor Judo

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN- Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PJSI) Sumatra Utara melayangkan surat ke Pengurus Besar (PB) PJSI pasca perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024.

Hal itu terkait perbaikan dan saran masukan atas beberapa kontroversi yang terjadi saat PON.

Perlu diketahui Sumut meraih 1 perak dan 5 perunggu pada cabor judo yang digelar di Gor Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh pada 10-14 September 2024 lalu. 

Ketua umum Pengprov PJSI Sumut, Muhammad Arief Fadhillah mengatakan, bahwa surat yang dikirimkan ke PB PJSI itu terkait beberapa hal yang dianggap merugikan, terutama bagi Sumut selaku tuan rumah bersama Aceh pada PON 2024 lalu. 

Salah satu yang dianggapnya merugikan, seperti penjurian di kategoriKata.

Diketahui atlet Sumut Fadly Ardiansyah Manik dan Krisjon Simorangkir hanya mendapat medali perunggu. 

Padahal di even internasional seperti Penang Invitation dan kejuaraan South East Asia di Bali mereka mendapatkan gelar juara yakni medali emas dan perak.

Terlebih, menurutnya, Sumut juga sudah berlatih di bawah arahan Dewan Juri Kata Asia Tenggara Tai Tahn Nguyen asal Vietnam.

Katanya, Sensei Thai juga melihat langsung performa Fadly-Krisjon di Aceh. 

Arief menyebutkan, Sensei Thai menilai tidak ada yang salah dari performa duet pejudo kata Sumut itu, sehingga hanya diganjar nilai 338 di penyisihan dan 337 di final. 

Saat kejuaraan di Bali, Sensei Thai juga juga menseminarkan beberapa teknik baru dari IJF untuk kata. Namun penerapan di PON jauh berbeda.

 "Kita sudah membuktikan 3 kali juara di level internasional. Dan sudah berlatih dengan Dewan juri kata Asia Tenggara Sensi Thai.

Apa yang diseminarkan Sensei Thai di Bali untuk meningkatkan prestasi kata Indonesia yang tidak pernah lagi juara di even internasional maupun SEA Games. Pada saat di PON ini yang dilihat ketua Dewan Juri Asia Tenggara di depan mata sama sekali berbeda dengan seminar di Bali," kata Arief, Minggu (29/9/2024). 

Menurut Arief, apa yang terjadi di PON 2024, menjadi sebuah kemunduran bagi perkembangan kata di tanah air.

Apalagi jika dihubungkan dengan ambisi meraih gelar di pentas internasional.

"Kita tahu kata ini subjektif. Akan tetapi jangan sampai mengorbankan nasionalisme kita yang ingin membuat judo berjaya di even internasional," beber Arief.

Lebih lanjut, Arief, juga mengkritik soal jalannya pengundian penentuan kelas acak di kelas beregu campuran. 

Saat itu skor Sumut dan Jatim 3-3. Pada saat dicabut keluar angka -90 kg, yang akan menurunkan pejudo terkuat Diki Hartato (peraih perak kelas -81 kg). 

Saat itu atlet Sumut lainnya mengerumuni Diki untuk memberikan motivasi sebagai pejudo penentu.

Namun ternyata panpel menyebutkan hanya tes, diulang dan kemudian keluar kelas -57 kg. Sumut akhirnya kalah dan perunggu jadi milik Jatim.

"PB PJSI bilang selalu mengedepankan aturan. Aturan yang dibuat masih diuji coba mereka sendiri. Pada saat pengundian atlet penentuan perunggu kelas beregu, sempat keluar hasil undian -90 kg yang diperkuat atlet terkuat Sumut, sehingga kita optimis.

Tapi diulang dan ditampilkan di layar. Kalau secara arif dan bijaksana, para juri dan panpel hendak melakukan undian, tidak perlu ditampilkan dan akan menimbulkan kegaduhan," kata Arief.

"Saya bukan Roy Suryo, atau pakar telematikan. Tapi kalau undian komputer nama pertama yang sudah keluar. Gak akan keluar lagi di undian berikutnya sehingga ini jadi kerugian buat kita," tambahnya.

Arief sadar protes yang dilakukannya saat ini tak akan mengubah hasil. Namun dia berharap ada perubahan terhadap judo ke depannya, terutama dari segi penegakan aturan.

"Kami PJSI Sumut berharap bidang perwasitan introspeksilah untuk kemajuan judo Indonesia. Bukan hanya berbicara sebagai Sumut saja, di luar itu ini untuk kepentingan nasional yang lebih besar," tutupnya. 

(Cr29/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan