Menilik Peta Persaingan di Pilkada Sumatera Utara

Oleh: Dr Jannus TH Siahaan

Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran

JELANG Pilkada serentak November 2024 nanti, Koalisi Indonesia Maju (KIM), sebagai koalisi pemenang pemilihan presiden tempo hari, sudah menjelma menjadi kekuatan yang nyaris berkategori “supermajority” di tingkat lokal.

Dengan kata lain, konfigurasi persaingan politik yang melatari pemilihan presiden tahun 2024 menular ke daerah. Bukan saja karena sebagian kekuatan politik daerah menginginkannya, tapi juga karena keinginan kekuatan di pusat, terutama kekuatan baru pemenang pemilihan nasional untuk menyuntikkan model persaingan politik di tingkat pusat ke daerah.

Jakarta adalah salah satu contoh yang paling ekstrim, di mana satu paslon memborong nyaris semua partai yang ada, atas dorongan kuat dari pusat kekuasaan. Di daerah-daerah lain, seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, termasuk Sumut, dan banyak lainnya, meskipun tidak semuanya melahirkan kompetisi dua paslon, kekuatan mayoritas di dalam kubu KIM juga lebih cenderung membentuk satu kekuatan besar provinsial.

Baca juga: Update Pilkada Sumut: Calon Gubernur Bobby Nasution Nomor Urut 1, Edy Rahmayadi Nomor Urut 2

Repetisi model kompetisi pusat di daerah ini memang cukup mengkhawatirkan, karena pada kasus-kasus tertentu justru berisiko membungkam aspirasi publik, yang  secara nominal jumlahnya tidak sedikit.

Sebut saja misalnya di Jakarta. Hasil survei sebelum pencalonan resmi yang menempatkan Anies Baswedan di posisi teratas, dengan elektabilitas di atas 40 persenan, justru harus “gugur’ begitu saja di tengah jalan sebagai akibat dari model kompetisi pusat yang merembes ke daerah. Karena pemenang di pusat tak mengingingkan Anies Baswedan berkuasa di Jakarta, maka peluang Anies untuk maju di kontestasi pilkada juga ditutup sedemikian rupa.

Di Sumut pun nampaknya tak terlalu jauh berbeda. Dari sisi peta politik, kekuatan politik KIM yang mengerucut di belakang Bobby Nasution, membuat lawannya yang kebetulan adalah juga petahana, harus menerima kenyataan hanya didukung oleh beberapa partai politik.

Tentu secara kasat mata, Bobby adalah pihak yang paling diuntungkan, karena mendadak mendapatkan mesin politik dengan kapasitas yang sangat besar, meskipun tanpa harus melalui proses “kaderisasi” kepemimpinan daerah yang selayaknya harus dilalui oleh seorang calon Gubernur.

Dikatakan demikian karena hanya bermodalkan pengalaman satu periode menjadi kepala daerah di tingkat dua (Walikota Medan), pun tanpa memperlihatkan keunggulan yang menonjol, baik dari sisi program, kebijakan maupun dari sisi model kepemimpinan (keteladanan, kebijaksanaan, dan sejenisnya, misalnya), beliau berani langsung menaikkan tawaran politiknya menjadi calon kepala daerah untuk level provinsial. Hal itu bisa terjadi tentu karena salah satunya Bobby berhasil memindahkan model kompetisi politik di tingkat nasional ke tingkat daerah, Sumut.

Terdapat beberapa alasan yang bisa menjelaskan hal tersebut. Pertama, dengan statusnya sebagai menantu Jokowi, Bobby secara pukul rata diasumsikan oleh nyaris semua pihak, baik di Sumut maupun di Jakarta, sudah layak untuk menjadi pemimpin di level provinsi, meskipun tak banyak menorehkan prestasi di Kota di mana sebelumnya ia menjabat di satu sisi dan belum terlalu mampu memperlihatkan kematangan kepemimpinan di sisi lain.

Dan kedua, karena faktor pertama tersebut, akhirnya Bobby juga diasumsikan layak mendapatkan dukungan politik secara masif sebagaimana Gibran Rakabuming Raka yang pernah mendapatkan dukungan politik untuk menjadi calon wakil presiden pada Pilpres tempo hari. 

Baca juga: DAFTAR Lengkap Paslon di Pilkada Sumut, Jagoan PDIP Terdepak di Labura, Masinton Melangkah Mulus

Baca juga: MAPING Kerawanan Pada Pilkada Sumut, KPU Rapat Koordinasi dengan KIPP

Artinya, terjadi semacam “political framing” di Sumatera Utara bahwa dari kubu besar KIM, yang notabene sebenarnya terdiri dari banyak partai dan diduduki oleh banyak orang hebat (senior) di KIM tingkat Sumut, akhirnya hanya melahirkan Bobby sebagai satu-satunya yang dianggap layak mewakili KIM untuk maju sebagai calon gubernur di satu sisi dan satu-satunya tokoh yang layak berhadapan dengan petahana dengan dukungan pusat secara masif di sisi lain.

Namun demikian, pada tataran teknis, berdasarkan perkembangan dan dinamika politik Sumut terkini, asumsi tersebut akhirnya mendapat afirmasi dari hasil-hasil survei Pilkada Sumut yang ada, terlepas apapun pandangan kita terhadap hasil-hasil survei tersebut.

Bobby nyatanya memang mendapatkan angka elektabilitas yang sangat dominan. Survei Pilkada Sumut 2024 yang dirilis Katadata Telco Survey oleh Katadata Insight Center (KIC) belum lama ini menunjukkan bahwa elektabilitas Bobby tercatat dua kali lipat lebih sedikit dibanding elektabilitas Edy Rahmayadi, yakni 35 persen berbanding 17 persen, meskipun popularitas keduanya terpaut tipis, 67 persen berbanding 63 persen.

Begitu juga dengan hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI). Elektabilitas Bobby juga tercatat sebesar 41,2 persen, dibanding 21,1 persen elektabilitas Edy Rahmayadi. Sementara itu, dari sisi perhitungan “top of mind”, Bobby mencatatkan angka 34 persen, berbanding 15,1 persen angka yang diraih Edy Rahmayadi. 

Dibanding dengan calon gubernur yang didukung KIM di NTB, misalnya, Bobby jauh lebih beruntung, karena pembengkakan perolehan angka elektabilitasnya sangat signifikan.

Lalu Muhamad Iqbal, mantan duta besar Indonesia untuk Turki yang maju sebagai Calon Gubernur NTB, sampai bulan September 2024 hanya mampu mendapatkan angka elektabilitas sekitar 22 persen, berbanding tipis dengan petahana, Zulkieflimansyah yang mencatatkan elektabilitas sebesar 21,5 persen dan petahana wakil gubernur, Rohmi, yang mengantongi elektabilitas 20 persenan.

Hal itu bisa terjadi karena Lalu Iqbal tidak memiliki dua faktor pendorong sekaligus seperti yang dimiliki oleh Babby Nasution. Yang tidak dimiliki oleh Lalu Iqbal adalah bahwa ia tidak berasal dari keluarga Jokowi layaknya Bobby. 

Fakta tersebut diafirmasi oleh hasil survei Litbang Kompas terbaru, yang menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut masih memiliki pamor atau pengaruh besar dalam Pilkada 2024. Hasil survei tersebut menunjukkan sebanyak 54 persen publik akan memilih sosok yang dekat dengan Presiden Jokowi.  

Dari survei tersebut ditanyakan apakah responden akan mempertimbangkan pilihan pilkada atas sosok atau pasangan calon yang dekat dengan Pak Jokowi atau pasangan calon yang mungkin didukung Pak Jokowi. Hasilnya, 54 persen lebih mengatakan akan mempertimbangkan opsi tersebut.

Jadi cukup bisa dipahami mengapa lonjakan elektabilitas Bobby terbilang cukup drastis, karena ditopang oleh dua faktor yang sangat besar kapasitas politiknya, yakni kekuatan KIM dan status sebagai menantu Jokowi.

Meskipun sebenarnya, jika kita mau mengakui secara jujur dari hati yang paling dalam, situasi ini memang tidak ideal. Karena masih perlu diuji lagi relasinya dengan realitas aspirasi publik yang ada di Sumut. Apakah dua faktor yang mendukung Bobby di atas benar-benar singkron dengan keinginan masyarakat Sumut yang sebenarnya atau justru hanya aspirasi yang dipaksakan oleh kekuatan yang ada di tingkat pusat. 

Lebih dari itu, ada beberapa catatan penting yang juga perlu dipertimbangkan, sebelum menelan mentah-mentah hasil-hasil survei tersebut secara taken for granted. Dengan kata lain, meskipun angka elektabilitas antara Bobby dan Edy terpaut cukup jauh, namun masih belum bisa ditarik kesimpulan secara pukul rata bahwa Bobby sudah hampir pasti menjadi pemenang Pilkada Sumut 2024. Mengapa?

Pertama, dari sebaran angka elektabilitas di antara kedua Paslon, angka “undecided voters-nya” (dalam artinya belum atau tidak memilih keduanya) masih cukup tinggi. Misalnya jika kita mengambil angka hasil survei LSI, di mana gabungan suara kedua Paslon hanya berkisar 60 persen lebih sedikit. Sisanya suara masih menyebar untuk nama-nama lain. Sebutlah misalnya sisa suara tersebut menyebar kepada tokoh-tokoh yang juga sudah berada di kubu KIM. Tapi tetap belum ada jaminan tokoh-tokoh tersebut secara personal menginginkan Bobby yang memenangkan Pilkada, karena beberapa faktor yang tak tertangkap oleh survei. 

Misalnya, ada tokoh daerah di dalam kubu KIM yang sebenarnya menginginkan maju sebagai Cagub, tapi karena tekanan pusat yang mengharuskannya untuk mendukung Bobby, maka terpaksa secara organisasional dukungannya diberikan kepada Bobby. Tapi lagi-lagi tak ada jaminan tokoh ini secara personal akan mendorong kantong suaranya kepada Bobby nanti di saat pemilihan Gubernur Sumut. 

Boleh jadi kasusnya seperti suara Bernie Sanders di Pemilihan Umum Amerika tahun 2016 lalu. Karena Bernie secara personal tidak satu visi dengan Hillary Clinton, sekalipun satu partai yaitu Partai Demokrat, mayoritas suara dari pemilihnya akhirnya dibiarkan abstain (golput) di dalam pemilihan yang membuat Hillary Clinton akhirnya gagal memenangkan kursi di Electoral College alias membuat Hillary mengalami kekalahan.

Kedua, political framing dari pusat yang membuat KIM terkesan sangat perkasa layaknya pada pemilihan presiden tempo hari, akhirnya juga berpotensi membuat banyak pemilih untuk melakukan “self censored”  di saat survei dilakukan, jika pilihannya tidak sama dengan pilihan kelompok pendukung penguasa di pusat. Atau justru bisa juga sebagian pemilih malah memilih untuk bersikap “banwagoning” (istilah politik internasional sebagai lawan dari kata counter-balance )  alias pura-pura mengikuti suara mayoritas semata agar tidak panjang urusan dengan para surveyor dan dengan pihak pendukung kekuasaan. 

Hal seperti ini juga terjadi di Amerika di saat jelang pemilihan umum 2020 lalu di mana  sebagian pendukung Joe Biden yang berada di lingkungan pemilih Donald Trump memilih melakukan self censored karena khawatir dengan reaksi dari pemilih Trump yang militant jika mereka mengungkapkan pilihan politiknya dalam mendukung Joe Biden. Kubu Trump akhirnya gagal memahami realitas ini, sehingga gagal menerima hasil pemilihan yang mengakibatkan serangan dadakan dari para pendukungnya ke gedung Capitol Hill sebelum pengumuman resmi hasil pemilihan.

Dan ketiga, ambiguitas posisi presiden terpilih, Prabowo Subianto, juga bisa menjadi faktor penting dan boleh jadi ikut menentukan. Secara resmi memang Bobby sudah menjadi kader Partai Gerindra dan sudah mengantongi dukungan resmi dari Partai Gerindra.

Tapi hubungan Jokowi, Prabowo Subianto, dan Bobby, adalah hubungan politik yang belum lama terbentuk. Hubungan antara mereka hanya berupa hubungan transaksional politik sejak pemilihan umum 2024. Sementara hubungan Prabowo dengan Edy Rahmayadi justru bisa dikatakan jauh lebih mendalam, yakni hubungan personal, historis, dan hubungan “solidaritas seragam”. 

Edy Rahmayadi adalah kandidat yang didukung oleh Prabowo di Pilkada sebelumnya. Keduanya juga sama-sama alumni seragam hijau, yang nyaris tidak terdengar pertentangan di antara keduanya selama ini. Berbeda dengan misalnya Andika Perkasa, yang sejak era mertuanya sudah berada dalam pilihan politik yang berbeda dengan Prabowo. Sehingga kondisi ini akan membuat Prabowo secara pribadi tidak akan terlalu ikut mengintervensi Pilkada Sumut. 

Karena bagi Prabowo, jika dikaitkan dengan konteks ini, siapapun yang akan memenangkan Pilkada Sumut akan sama-sama bisa diakses dan disubordinasi dengan mudah. Artinya, baik Bobby maupun Edy sama-sama berpeluang tetap menjadi orang Prabowo di Sumut nanti, paska Pilkada selesai. Berbeda dengan di Jakarta, misalnya. Jika Prabowo dan Jokowi tidak mengintervensi secara politik untuk membendung Anies, jika Anies ternyata menang, maka potensinya menjadi lawan Prabowo akan sangat besar di kemudian hari. 

Pendeknya, di sini saya ingin mengatakan bahwa meskipun Bobby adalah kader yang diusung Partai Gerindra dan mendapatkan dukungan dari KIM, tidak serta merta hal itu menjadikan Bobby sebagai orang Prabowo satu-satunya di Sumatera Utara di satu sisi dan tidak juga berarti bahwa Edy Rahmayadi serta merta menjadi musuh Prabowo yang harus dibuat kalah di sisi lain. Dengan kata lain, ketiga faktor di atas, tidak tertangkap oleh hasil-hasil survei, sehingga masih memiliki potensi untuk mengahasilkan Pilkada yang tidak terlalu sama dengan proyeksi hasil survei.