MASSA Ormas Pemuda Batak Bersatu Demo Kantor Wali Kota Bekasi Buntut Ulah Oknum ASN Intoleran

GMIM menyewa rumah untuk beribadah sesuai perjanjian sewa rumah yang ditunjukan kepada FKUB.

FKUB pun meneruskan informasi tersebut dan berkoordinasi dengan lurah setempat.

Pada 30 Juli 2024, lurah menyelenggarakan rapat bersama dengan pengurus RT, RW, Masriwati, pemilik rumah, dan Majelis Umat Beragama (MUB) kelurahan.

Rapat dilanjutkan oleh pengurus lingkungan bersama dengan warga pada  21 Agustus 2024.

Kemudian didapati adanya penolakan dari sebagian warga jika rumah di Jalan Siput Raya tersebut digunakan sebagai tempat ibadah.

Tanggal 26 Agustus, RW membuat laporan atas keberatan warga ini terhadap rumah yang digunakan untuk ibadah.

Adapun surat tersebut ditujukan kepad  lurah dan Babinsa.

Pengurus RW 09 juga mengirimkan surat tersebut kepada pemilik dan penyewa rumah pada  2 September 2024.

Surat tersebut menjelaskan adanya keberatan dari warga RT 001 sampai 005.

Lantaran persoalan tersebut terus bergulir, FKUB pada 9 September 2024 menggelar rapat pleno, dilanjutkan dengan rapat yang digelar pada hari berikutnya.

Rapat pada 10 September 2024 tersebut dilaksanakan bersama dengan lurah, KUA Kecamatan Bekasi Selatan, Danramil, Kapolsek, dan MUB Kecamatan.

Hasil rapat tersebut telah dilaporkan kepada Pj Wali Kota Bekasi.

Sebelum persoalan memuncak pada 22 September 2024, rapat kembali sempat digelar bersama dengan panitia GMIM dan pengurus PGIS untuk mencari solusi.

Rapat tersebut menyepakati lima poin, di antaranya berupa kesepakatan untuk menjaga kondusifitas wilayah, mendukung Kota Bekasi untuk mendapat penghargaan sebagai kota toleran nomor satu, serta mencari alternatif lokasi untuk dijadikan tempat ibadah bagi jemaat GMIM.

(*/Tribun-medan.com)