BUNTUT KEBOCORAN 6 Juta Data NIK dan NPWP, Presiden Jokowi Ganti Wakil Kepala BSSN

TRIBUN-MEDAN.COM -Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Komjen Putu Jayan Danu Putra, mendadak diganti oleh Presiden Joko Widodo. 

Komjen Putu Jayan Danu Putra sebelumnya pernah menjabat sebagai Kapolda di markas "Banteng", Pulau Bali.

Adapun penggantinya ialah Irjen Pol Albertus Rachmad Wibowo, yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sumsel. 

Dengan penunjukan Albertus Rachmad Wibowo ini, maka otomatis naik pangkat menjadi Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi atau Jenderal bintang tiga.

Penunjukan Wakil Kepala BSSN ini berdasarkan Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 127/TPA Tahun 2024, yang dikeluarkan pada Selasa (17/9/2024) dan ditandatangani langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Pengangkatan ini dianggap langkah strategis untuk memperkuat pertahanan siber negara dan menjadi tonggak penting dalam upaya pemerintah mengamankan ruang siber nasional.

Pergantian Wakil Kepala BSSN ini bertepatan dengan hebohnya kasus kebocoran 6 juta data NIK dan NPWP warga negara Indonesia. Bahkan data Presiden Jokowi hingga Menteri Kominfo turut bocor ke publik.

Disorot DPR RI

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis menyoroti kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) setelah terjadinya kebocoran data yang melibatkan 6 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Kebocoran ini juga mencakup data pribadi Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi. 

Kharis mengungkapkan bahwa anggota Komisi I DPR telah terbiasa dengan situasi di mana data masyarakat terjaga dengan aman. Oleh karena itu, jika terjadi kebocoran, itu menunjukkan bahwa Kominfo dan BSSN tidak menjalankan tugas mereka dengan baik, atau bahkan tidak bekerja untuk menanganinya.

Pernyataan tersebut disampaikan Kharis dalam rapat kerja antara Komisi I DPR dan Menko Polhukam, Kominfo, serta BSSN di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

"Mereka sudah terbiasa kalau enggak terjadi apa-apa, itu artinya anda bekerja dengan baik. Kalau enggak terjadi (kebocoran), itu artinya anda bekerja. Enggak usah khawatir. Kami tidak akan nganggep anda itu tidur, nganggur, enggak. Kalau tidak terjadi apa-apa. Itu mindset di Komisi I, Pak," ujar Kharis.

"Kalau enggak terjadi apa-apa, itu artinya anda bekerja dengan baik. Kalau terjadi apa-apa, berarti anda enggak bekerja. Itu problem-nya. Semua seperti itu persepsinya. Jadi jangan, 'wah ini nanti kita dikira kita enggak kerja. Kalau gitu bocor saja'. Oh jangan begitu," sambungnya. 

Kharis menegaskan bahwa jika tidak ada kebocoran data, anggota DPR akan menilai bahwa Kominfo dan BSSN telah bekerja dengan baik. Namun, jika kebocoran data terus berulang, itu akan menunjukkan bahwa kedua lembaga tersebut tidak berfungsi dengan semestinya.