Rocky Gerung Dilaporkan Relawan Gibran ke Polisi, Imbas Keceplosan Sebut Terima Uang Menteri

TRIBUN-MEDAN.com - Rocky Gerung resmi dilaporkan DPP Forum Komunikasi Santri Indonesia (Foksi) yang merupakan bagian dari Relawan Gibran Rakabuming Raka ke Polda Metro Jaya, Sabtu (7/9/2024).

Rocky Gerung dilaporkan atas tudingan penyebaran isu hoaks bahwa Wakil Presiden Terpilih itu kerap menerima uang dari menteri pemerintahan Joko Widodo setiap hari Sabtu.

Ketua Foksi Muhammad Natsir Sahib mengatakan, pihaknya bersama aktivis telah membuat laporan polisi melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) pada hari ini Sabtu (7/9/2024).

Menurutnya, apa yang ditudingkan Rocky Gerung sebuah narasi yang seolah-olah ingin mengamputasi kepercayaan publik terhadap Gibran.

"Ini sebagai upaya saya sebagai pendukung Gibran, saya kebetulan relawan kemarin, dan juga termasuk masyarakat yang dirugikan ingin memberikan laporan kepada kepolisian," kata Natsir saat ditemui, Sabtu (7/9/2024).

Natsir menyebut laporannya masih dalam tahap pengkajian dari pihak Polda.

Dia menjelaskan dalam delik secara unsur pidana memenuhi.

Namun secara teknis pelaporan masuk ke Pasal 310 dan 311 sehingga harus Gibran yang melaporkan langsung.

"Tapi kalau masuk undang-undang ITE, itu yang sedang lagi dikaji karena memang kehebohan di masyarakat tidak ada," ungkapnya.

Dia menambahkan akan segera melakukan somasi kepada Rocky Gerung untuk mengklarifikasi pernyataannya kepada publik bahwa apa yang disampaikan tersebut tidak benar.

"Saya berharap 1 x 24 jam (klarifikas) sesama anak bangsa saya menghormati juga pernyataan Rocky Gerung sebagai pengkritik dan influencer tapi tolong jaga adab dan etika," tukasnya.

Sebelumnya, akademisi sekaligus pengamat politik Rocky Gerung menuding Gibran Rakabuming Raka kerap menerima jatah uang dari menteri sang ayah, Presiden Jokowi.

Uang tersebut, diungkapkan Rocky Gerung, diberikan para menteri kepada wapres terpilih setiap hari Sabtu.

Atas dasar pengakuan Rocky Gerung itu, publik mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusutnya

KPK Angkat Bicara