SOSOK Kades Warnoto, tak Terima Dituduh Makan Uang Rp15 M, Dicurigai Pelapor Proyek Bangunan Fiktif

TRIBUN-MEDAN.com - Inilah sosok Warnoto, Kepala Desa Sidorejo Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah yang kini jadi sorotan.

Hal ini lantaran ia dilaporkan oleh LBH Sidorejo Law Budi Purnomo terkait dugaan penyelewengan Dana Desa Tahun 2020-2023 yang mencapai Rp15miliar.

Namun Warnoto membantah tudingan tersebut.

Sementara pihak yang melapor dan menuduhnya mencurigai soal bangunan fiktif.

Kades Sidorejo Warnoto Utomo diduga selewengkan dana hingga Rp 15 milliar dari dana desa, alokasi dana desa, dan aspirasi desa.

Dugaan penyalahgunaan anggaran itu dilakukan dalam kurun waktu tahun 2020-2023 dan telah dilaporkan pengacara LBH Sidorejo, Budi Purnomo ke Kejati Jateng.

Kades Sidorejo Warnoto Utomo menepis tuduhan penyelewengan anggaran desa yang mencapai Rp 15 miliar.

Kata dia, dalam kurun waktu 4 tahun seluruh anggaran dana yang masuk di Desa Sidorejo tidak mencapai Rp 15 miliar, baik dana desa (DD), anggaran dana desa (ADD), aspirasi, maupun uang lain yang masuk ke Desa Sidorejo.

Apabila dikalkulasi, anggaran yang masuk di Desa Sidorejo hanya di angka Rp 2-3 miliar per tahun atau sekitar Rp 12 miliar dalam empat tahun.

"Itu yang dituduhkan dari DD, ADD, dan aspirasi. Semua kalau diglobalkan di Desa Sidorejo, semua dari PAD, ADD, distribusi maupun dari BKK, itu kalau dijumlah tidak ada Rp 15 miliar selama 4 tahun itu," ungkap Warnoto di Balai Desa Sidorejo, Selasa (3/4/2024), melansir dari Kompas.com.

Ia juga menepis adanya perangkat atau oknum istri anggota dewan (yang menjabat DPRD saat itu) ikut cawe-cawe dalam pembangunan fisik di Desa Sidorejo.

"Info itu tidak benar, yang jelas dari dana desa sudah dilaksanakan secara prosedur, sudah ada timnya sendiri, ada TPK-nya " katanya lagi.

Terpisah, Law LBH Sidorejo, Budi Purnomo mengatakan, penyelewengan anggaran mencapai Rp 15 miliar itu diduga dilakukan bersama oknum kepala desa, aparatur desa, hingga oknum anggota DPRD yang menjabat saat itu.

Saat ini, laporan dugaan penyelewengan anggaran itu sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Demak. Namun saat dicek pada Kamis (22/8/2024) berkas laporan itu belum sampai di Kejar Demak.

"Kami selaku LBH mengkroscek kebenaran tersebut, ternyata kita sampai ke sini untuk pelimpahan belum sampai ke sini," kata Budi di Kejari Demak, Kamis (22/8/2204).