PEMBELAAN Guru Besar Fakultas Kedokteran Undip soal Kutipan Puluhan Juta Per Bulan Bagi Aulia Risma

"Uang itu mereka kelola sendiri kok, bukan dikelola seniornya, atau departemennya, dan itu kesepakatan tiap bagian akan berbeda karena siklus kerja tiap departemen tidak sama. Nanti kalau mereka tahun kedua itu tidak lagi, giliran yang tahun pertama, mereka mendapatkan uang yang mereka tabung itu," lanjut dia.

Zaenal menyayangkan pernyataan Kemenkes yang tiba-tiba menyebut iauran itu sebagai pemalakan.

Dia tidak menyangkal adanya perundungan di sana, tapi menurutnya itu merupakan prilaku individu bukan institusi.

"Jadi Menteri ini ngerusak tata kelola yang sudah ada. Bullying itu bukan enggak ada, bullying itu ada, tapi bullying itu perilaku salah, sampai mungkin jadi pidana seseorang individu, bukan perilaku institusi.

Kalau individu ya yang dihukum individu bukan intitusi.

Masa ada polisi korupsi seluruh institusi dihentikan, Ketua KPK korupsi KPK jalan, Ketua MK melanggar etik tetap jalan. Ada akpol mati itu yang dihukum oknum, bukan Akpolnya yang ditutup," tegas Zainal.

Di samping itu, dia berharap Kemenkes mencabut penghentian sementara PPDS Anestesi Undip.

Dia menilai, ada banyak kebutuhan dokter spesialis di Indonesia.

"Penutupan PPDS ini tidak menyelesaikan masalah tapi menimbulkan masalah baru. Pendidikan terhambat, padahal kita butuh banyak dokter spesialis," ujar dia.

(*/Tribun-medan.com)

Baca juga: SOSOK Yan Wisnu Dekan FK Undip yang Praktiknya Dicopot Imbas Kasus dr Aulia Risma Tewas Korban Bully

Baca juga: BUNTUT Kematian Dokter Aulia yang Dirundung Senior, Dokter Yan Wisnu Diberhentikan dari RSUP Kariadi