CALON TUNGGAL Pemilihan Wali Kota Surabaya: Evaluasi Kinerja Petahana Vs Kotak Kosong

Novli menuturkan, pengawasan proses Pilkada Surabaya dengan calon tunggal petahana yang sangat perlu diawasi ialah penggunaan fasilitas negara untuk kampanye.

“Karena paslon petahana, maka yang perlu diawasi adalah penggunaan fasilitas negara dan pengerahan ASN,” ucap Novli.

Pasangan Eri-Armuji Janji Tidak Gunakan Fasilitas Negara

Pasangan Eri Cahyadi dan Armuji  sudah berjanji tak akan menggunakan fasilitas negara saat kampanye nanti.

"Nanti setelah ditetapkan (kampanye), ojok sampek gawe (jangan sampai pakai) fasilitas daerah iku (itu) betul. Setelah ditetapkan (kampanye) tanggal 25 September, maka tidak boleh lagi menggunakan fasilitas negara," kata Eri kepada wartawan, jumat (30/8/2024).

Ia bahkan menyebut, selama menjabat sebagai Wali Kota Surabaya, dia dan Armuji tak pernah tinggal di rumah dinas. Sebab, rumah dinas itu aset milik negara.

Sedangkan saat masa kampanye, ia akan mengembalikan fasilitas negara ke Pemkot Surabaya. Salah satunya adalah mobil dinas yang selalu digunakan saat bekerja.

"Kalau tidur kita di rumah sendiri. Sehingga ini adalah nanti kita tidak akan menggunakan rumah dinas, mobil dinas juga kita kembalikan selama masa kampanye nanti tanggal 25 September sampai 23 November," jelasnya.

Mantan Kepala Bappeko Surabaya ini mengatakan, semua urusan tidak boleh dicampur. Ketika menjadi wali kota atau wakil wali kota, baru ia boleh mendapat fasilitas negara.

"Tapi ketika kami bakti di luar tanggungan negara, maka fasilitas itu kami tidak akan gunakan. Makanya saya sampaikan, ada yang bilang, biasanya rumah dinas digawe (dipakai), (saya bilang) rumah dinas tidak pernah kami tempati, rumah dinas itu untuk rapat, kalau tempat tinggal kami ada di rumah pribadi," ujarnya.

Baca juga: 43 Daerah Ini Hanya Calon Tunggal, Diperpanjang Pendaftaran 2–4 September 2024

(*/Tribun-medan.com)