Mau Turunin Bra yang Bergantungan di Kantor Desa Serapuh Asli, Satpol PP Malah Bentrok dengan Warga

TRIBUN-MEDAN.com, LANGKAT - Persoalan dugaan selingkuh Kepala Desa Serapuh Asli, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, berinisial NH dengan istri orang lain tak kunjung usai. 

Meski NH sudah muncul dihadapan warganya beberapa waktu lalu untuk meminta maaf, namun permintaan maafnya itu ditolak mentah-mentah oleh warganya sendiri. 

Warga tetap bersikeras dan meminta kepada Pj Bupati Langkat, Faisal Hasrimy untuk mencopot NH dari jabatan sebagai Kepala Desa Serapuh Asli. 

Namun hingga sampai saat ini NH masih tetap menjabat sebagai kepala desa.

Teranyar pada, Senin (26/8/2024) pagi, personel Satpol PP Kabupaten Langkat dan warga Desa Serapuh Asli bentrok. 

Mereka bentrok tepat di depan kantor Desa Serapuh Asli hingga merembet ke tengah jalan. Sehingga membuat arus lalulintas di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) terganggu alias macet. 

Kedatangan Satpol PP ini ingin menurunkan bra yang begantungan di Kantor Desa Serapuh Asli. Begitu juga dengan spanduk-spanduk yang bergantungan di kantor desa. 

Salahsatu spanduk itu bertuliskan "Ganti Pj Bupati Langkat yang tak mampu mencopot kades pelaku asusila Nazrul Hapis".

Tak hanya itu, kondisi kantor desa tampak kotor dengan sampah yang berserakan di halaman. 

Hal itu terjadi akibat kemarahan warga Desa Serapuh Asli yang karena sang kades berinisial NH tak dicopot-copot dari jabatan. 

Menurut warga desa, NH sudah mengakui perbuatannnya. Namun mengapa Pemerintah Kabupaten Langkat, begitu sulit mencopot NH dari jabatan sebagai kepala desa. 

Bentrokan antara Satpol PP dan warga tak terbendung. Aksi dorong-dorongan pun terjadi. 

"Yang datang ramai-ramai ini (Satpol PP) ini menurunkan bh (bra) mamak. Ini harga mati. Kalau dia sentuh bh emak-emak, berarti dia nyentuh payudara emak-emak," ujar Yati warga Desa Serapuh Asli, Selasa (28/8/2024). 

Yati pun menjelaskan alasan bra yang digantungkan di depan Kantor Desa Serapuh Asli. Menurutnya itu merupakan simbol kemarahan emak-emak, karena NH tak dicopot dari jabatannya. 

"Kami menilai Camat, DPRD, Bupati tak bisa menurunkan kades dari jabatannya," ujar Yati.