Himapsi Sebut Akan Demo Bila Pemko Belanjakan Mobil Baru dan Springbed ke Polres Siantar

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR - DPC Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun (Himapsi) Kota Pematangsiantar angkat bicara soal hibah yang diminta oleh Polres Pematangsiantar ke Pemko Pematangsiantar pada APBD Tahun 2024.

Menurut mereka banyak hal lain yang bisa dimanfaatkan dari uang rakyat tersebut.

Ketua DPC Himapsi Pematangsiantar, Nico Sinaga menyampaikan bahwa saat ini Pemko Siantar dibebankan oleh Hibah Pengamanan Pilkada 2024 dengan nilai yang tak sedikit untuk instansi vertikal kepolisian, yakni Rp 7,2 miliar.

Sebelumnya, Pemko juga membangun Kantor Mapolres dengan biaya Rp 5 miliar. 

"Ditambah lagi dengan permintaan yang aneh-aneh. Ini sungguh membebankan uang rakyat yang ditampung dalam APBD. Gedung Polres sudah dibangunkan, hibah pengamanan sudah diberikan, kok sekarang minta mobil baru dan furnitur lagi?,” kata NicoNico kepada reporter Tribun Medan, Kamis (22/8/2024). 

Di luar pemerintahan ini, banyak masyarakat miskin yang harus diperjuangkan. Pengangguran terbuka, ujar Nico, juga sedang tinggi-tingginya.

Pemerintah juga punya Pekerjaan Rumah untuk memerangi angka stunting.

“Dengan uang bermiliaran-miliaran itu andaikan dibuat program untuk rakyat, berapa masyarakat terbantu? Pasti banyak.

Kemarin Ibu Wali Kota menyerahkan bantuan Rp 20 juta untuk bedah rumah masing-masing ke 25 Kepala Keluarga. Kalau uang itu diberikan ke rakyat seperti, bisa banyak rakyat yang rumahnya layak dan sehat,” kata Nico.

Polres Siantar sendiri sudah banyak menerima hibah. Masih ingat di kepala bahwa Bank Indonesia baru-baru ini menyerahkan mobil sedan sebagai inventaris baru Polres Siantar.

Belum lagi mobil-mobil dari Pemko Siantar yang sebelumnya sudah ada di sana.

Sementara itu, kinerja Polres Siantar sendiri tak bagus-bagus amat. DPC Himapsi mencatat beberapa kasus belum terungkap seperti kematian dua warga Asahan di Saluran Irigasi Bah Kora, penemuan mayat lansia di Siantar Utara, maraknya geng motor dan narkoba, dan ketidakpatuhan berlalu lintas.

“Kita bisa demo kalau hal-hal seperti ini masih terjadi oleh aparat penegak hukum di Siantar,” katanya.

Berdasarkan SIRUP, Pemko Siantar harus membelanjakan kursi susun rapat; AC Floor Standing 3 PK; Horden Jendela Lengkap; Kursi; Kursi konseling; Kursi tamu; Lemari Arsip; Beberapa Set Meja Rapat dan Kursi; Camera Pocket; Wireless Clip On Mic Mini Microphone; sampai Handy Talky.

Menariknya, di dalam item belanja ini, ada permintaan dua set tempat tidur/kasur springbed yang notabene merupakan kebutuhan yang sangat privat. Total belanja mebeler/furnitur ini mencapai Rp 479 juta.