INI TANGGAPAN Presiden Jokowi soal Mundurnya Airlangga Hartarto dari Ketua Umum Partai Golkar

Doli kembali menegaskan, Airlangga mundur karena ingin fokus mengawal transisi masa pemerintahan dari masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

 "Beliau lebih memilih untuk berkonsentrasi sebagai Menko Perekonomian di dalam menjalankan atau melancarkan proses masa transisi dari pemerintahan Pak Jokowi-Ma'ruf Amin kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran,” ungkap Doli.

Pernah diperiksa Kejagung, namun mendadak lenyap perkembangannya

Untuk diketahui, Airlangga pernah diperiksa oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai saksi kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunan tahun 2021 serta kelangkaan minyak goreng pada 2023.

Kejagung menduga terdapat kebijakan yang ditengarai merugikan keuangan negara terkait fasilitas ekspor CPO dan krisis minyak goreng pada 2022.

Namun, update pemeriksaannya tersebut tidak ada hingga saat ini.

Dilaporkan ke Bareskrim Polri 

Di sisi lain, tiga hari lalu, tepatnya pada Jumat (9/8/2024), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dilaporkan ke Bareskrim Polri. Sehari sebelum dirinya mengundurkan diri dari Ketua Umum Golkar pada Sabtu (10/8/2024) dan diumumkan Minggu (11/8).

Laporan itu dilayangkan ordinator Ampera, Ali Hasan Cs. Terkait dilepaskannya 26.415 kontainer yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak Surabaya.

Pelepasan itu dilakukan Airlangga selaku Menko Perekonomian bersama Menkeu Sri Mulyani dan Wamendag Jerry Sambuaga pada 18 Mei 2024 lalu.

Dalam keterangannya kepada wartawan, Ali Hasan menyampaikan bahwa ada dugaan kuat kejanggalan kebijakan pelepasan 26.415 kontainer tersebut.

"Kita laporkan Airlangga ke Bareskrim Polri diduga ada permainan kotor para importir dan Menko Perekonomian sehingga barang-barang impor tersebut bisa dibebaskan masuk," kata Hasan kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jumat (9/8/2024).

Menurut Hasan, ada yang janggal saat pelepasan ratusan kontainer tersebut tepatnya pada 16 Mei 2024. Di mana Dirjen Bea Cukai menyampaikan ke Menperin Agus Gumiwang bahwa kontainer yang tertahan jumlahnya hanya 4.000 kontainer.

"Yang anehnya lagi, pada 2 hari sebelum pelepasan, tepatnya pada 16 Mei 2024, Dirjen Bea Cukai melepas 4.000 kontainer tapi pada saat pelepasan kok jadi berlipat ganda yang dilepas," ujar Hasan.

"Makanya kami menduga kuat ada yang memanfaatkan kebijakan agar Kontainernya juga bisa keluar," tegasnya.