SEKJEN PDIP HASTO Komentari Mundurnya Airlangga dari Ketua Umum Golkar, Singgung Pihak Kekuasaan

Namun, kata Adi, hal itu perlu dinamika yang berproses pada Munas Golkar.

"Selama ini nama Bahlil selalu mencuat. Tapi entah ke depan dinamikanya seperti apa," kata Adi kepada Tribunnews.com, Minggu (11/8/2024).

Kendati demikian, menurut Adi, masih ada nama-nama lain yang mencuat untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar.

Misalnya Wakil Ketua Umum Golkar Bambang Soesatyo dan Agus Gumiwang Kartasasimita.

"Yang bisa jadi ketum Golkar tentu sosok yang mendapat dukungan mayoritas DPD Golkar. Siapapun itu orangnya," pungkasnya.

Direktur Eksekutif Institue for Democracy and Strategic Affairs, Khoirul Umam menuturkan adanya kejanggalan terkait pengunduran Airlangga sebagai Ketua Umum Golkar.

Dia curiga adanya invisible hand yang turut menjadi alasan dalam pengunduran diri Airlangga.

Umam mengatakan ada benturan yang kuat antar internal Golkar yang menurutnya sudah terjadi sejak Pilpres 2024 lalu.

Benturan ini pun, kata Umam, juga dipengaruhi adanya kekuatan eksternal seperti kekuasaan untuk mempengaruhi keputusan politik Golkar.

"Faksi-faksi kekuatan di internal Golkar memiliki agenda kepentingan ekonomi-politik yang beragam. Ada yang mencoba untuk mempertahankan kedaulatan politik partai dari intervensi eksternal."

"Ada pula yang mencoba bersimbiosis dengan kekuatan eksternal yang dekat dengan kekuasaan, untuk mempengaruhi dan mengendalikan keputusan politik strategis Partai Golkar," kata Khoirul dalam keterangannya, Minggu (11/8/2024).

Terkait benturan internal Golkar, Umam mengungkapkan hal tersebut sudah terlihat ketika partai beringin itu masih kesana-kesini saat menentukan koalisi Pilpres 2024.

Bahkan, Golkar pun sempat diisukan santer bakal berkoalisi dengan PDIP.

Kemudian, benturan juga diduga terjadi setelah Airlangga diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi minyak goreng pada pertengahan tahun lalu.

"Hal itu diyakini sejumlah kalangan sebagai alasan mengapa akhirnya Airlangga sempat diperiksa lembaga penegak hukum terkait kasus minyak goreng, karena manuver Airlangga dianggap tidak firmed dengan agenda kepentingan kekuatan," ungkapnya.