MEGAWATI Mendadak Singgung Lagi Jokowi Minta 3 Periode, Bantah Bermusuhan Tapi Sering Sindir

Berdasarkan data, utang negara telah mencapai Rp 8.262 triliun. 

Ia mengimbau kepada seluruh pejabat negara untuk memikirkan masalah tersebut agar lahir solusi yang baik untuk mengatasi membengkaknya utang negara tersebut.

Hal tersebut Megawati sampaikan ketika berpidato politik dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Jumat (24/5/2024).

"Pertanyaan saya, ayo mikir, utang kita ini bagaimana cara bayarnya? Ayo mikir, mikir loh, jangan enak-enakan tidur loh," kata Megawati.

Presiden ke-5 RI itu juga menyinggung kondisi elite politik yang malah memperebutkan kursi menteri, sehingga Undang-Undang Kementerian sampai harus direvisi.

"Jabatan menteri pun, yang Ibu dengar nih, wah, sudah pada rebutan deh," kata dia.

Megawati menyebut menambah kursi kementerian dinilai kurang tepat.

Menurutnya, perampingan kabinet perlu dilakukan dalam menghadapi berbagai krisis di pemerintahan selanjutnya.

"Ketika menghadapi krisis multidimensi saya lebih memilih membentuk kabinet yang ramping, dengan jumlah menteri 33 tapi bersifat apa, zaken kabinet, kabinet yang profesional," ucap dia.

Oleh sebab itu, Megawati kembali menegaskan bahwa perlu ada sosok pemimpin yang tepat untuk menghadapi masalah tersebut. Karenanya, urgensi untuk menambah kursi menyeri perlu dikaji kembali.

"Jadi benar, the right man in the right place. Terbukti krisis dapat diatasi dan seluruh hutang terutama dengan International Monetary Fund dapat dilunasi," tandas Megawati Soekarnoputri.

Tulisan Megawati di Kompas

"Kenegarawanan Hakim Konstitusi", itulah judul tulisan presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri hari ini di harian kompas.

Bak surat terbuka terhadap penguasa di awal tulisannya Megawati menekankan "tanggung jawab penguasa seperti presiden terhadap etika sangatlah penting. Maka bila presiden terkesan memperjuangakan kepentingan sendiri atau keluarganya itu fatal, sebab presiden adalah milik semua rakyat Indonesia”.

Mega juga menulis Pilpres 2024 merupakan puncak evolusi kecurangan terstruktur, sistematis dan massif.

Ditambah motif nepotisme yang mendorong penyalahgunaan kekuasaan presiden sehingga Mega menuntut sikap Kenegarawanan Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memulihkan etika dan moral.