DPRD Pakpak Bharat Sahkan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023

TRIBUN-MEDAN.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pakpak Bharat mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023, dalam Sidang Paripurna DPRD Pakpak Bharat hari ini, Rabu (10/7/2024) di Ruang Sidang Paripurna DPRD Pakpak Bharat, Provinsi Sumut.

Pengesahan Peraturan Daerah ini dilaksanakan usai mendengarkan seluruh Pendapat Akhir Fraksi dan Komisi, serta Laporan Badan Anggaran DPRD Pakpak Bharat.

Bersama seluruh Pimpinan DPRD Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor selaku Bupati Pakpak Bharat membubuhkan tanda tangan di atas naskah Persetujuan Bersama Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban APBD Tahun 2023, setelah pengambilan keputusan yang dilakukan oleh DPRD yang bulat menyetujui pengesahan Peraturan Daerah ini.

"Perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih serta apresiasi kepada seluruh Anggota Dewan yang terhormat atas kerja sama dan kesungguhan dalam melaksanakan seluruh rangkaian pembahasan sampai penetapan pada hari ini. Dengan demikian, Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2023 yang telah disesuaikan dengan hasil audit BPK RI telah memenuhi aspek normatif, kepatutan dan kewajaran, dan akan menjadi produk hukum yang mendukung akuntabilitas Pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Pakpak Bharat,"ucap Bupati Franc Bernhard dalam sambutannya.

Sebagaimana ketahui, bahwa Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2023 telah mendapatkan opini tertinggi dari BPK RI yaitu “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”, dan opini tersebut adalah opini ke empat kali secara berturut-turut sejak tahun 2020.

"Oleh karena itu mohon kerja sama dan dukungan dari kita semua, sehingga opini tersebut tetap dapat kita pertahankan di tahun-tahun berikutnya,"ucap Bupati.

Wakil Bupati Pakpak Bharat, H Mutsyuhito Solin, turut menghadiri Sidang Paripurna ini bersama Sekretaris Daerah Pakpak Bharat, Jalan Berutu, dan sejumlah Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lainnya.

Selain itu Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan sejumlah tokoh masyarakat juga turut hadir dalam sidang paripurna ini.

(*/TRIBUN-MEDAN.COM)