Jelang Pilkada Jakarta, Kaesang Klaim Partai Politik Berebut Untuk Bisa Berkoalisi dengan PSI

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Ketum PSI Kaesang Pangarep menyebut sejumlah partai politik berebut untuk bisa berkoalisi di Pilkada Jakarta.

Para partai ini berebut untuk bisa berkoalisi dengan PSI di Pilkada Jakarta.

Hal ini diungkapkan Kaesang Pangarep usai Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsyi menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyodorkan putra bungsunya di Pilkada DKI Jakarta ke sejumlah partai.

Baca juga: Sosok Nita Fitriyani, Wisudawati Terbaik UBP dengan IPK 3,83, Sang Ayah Hadir Pakai Seragam Hansip

Kaesang Pangarep menampik isu ayahnya yang disebut menawarkan dirinya ke partai-partai untuk maju ke Pilkada DKI Jakarta.

"Pak Jokowi tidak pernah menawarkan nama saya ke partai-partai. Silakan cek, atau sebut partai mana yang pernah ditawari Pak Jokowi."

"Cara-cara seperti itu tidak baik dan ini merupakan kebohongan pada publik," kata Kaesang dikutip dari Tribunnews.com pada Jumat (28/6/2024).

Bahkan Kaesang Pangarep klaim banyak partai yang menyodorkan kadernya agar didukung PSI maju ke Pilkada DKI Jakarta.

Terlebih saat ini PSI memiliki delapan kursi di DPRD DKI Jakarta.

Baca juga: KPU Beri Waktu 1x24 Jam Dharma Pongrekun-Kun Wardana Lengkapi Berkas Maju Jalur Independen

Sehingga kata Kaesang, kewenangan pencalonan itu berada di ketua umum PSI yakni dirinya sendiri dan bukan Jokowi.

Kaesang pun tak masalah apabila PKS ogah berkoalisi dengan PSI di Pilkada DKI Jakarta.

"PSI punya kursi di Jakarta, lumayan ada delapan kursi. Banyak juga partai yang menyodor-nyodorkan jagoannya agar didukung PSI."

"Pernyataan Sekjen PKS mungkin hendak menutup pintu koalisi dengan PSI, ya, enggak apa-apa juga," sambungnya.

Kaesang selaku Ketua Umum PSI menegaskan, dirinya merupakan yang berwenang penuh untuk menentukan siapa sosok yang akan diusung di Pilkada Jakarta.

"Kewenangan itu semua ada di ketua umum kok, jadi kita tunggu saja. Jangan bawa-bawa presiden, yang ketua umum kan saya," lanjutnya.

Ia berpesan, supaya Pilkada Jakarta dijauhkan dari berita bohong karena hal itu merugikan masyarakat.