Pansus PAD Desak Pj Bupati Deli Serdang Copot Oknum Bapenda yang Bermain Pajak Restoran

TRIBUN-MEDAN. com, LUBUKPAKAM - Tim Panitia Khusus Pendapatan Asli Daerah (Pansus PAD) DPRD Deli Serdang mengaku kesal dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Deli Serdang yang dinilai tidak punya keseriusan untuk meningkatkan PAD tahun 2024.

Tim Pansus saat ini mendapatkan fakta baru kegiatan penongkrongan yang dilakukan pegawai Bapenda di restoran-restoran yang dicurigai nakal dalam pembayaran pajak hanya sebatas duduk santai saja.

Selain itu juga mempengaruhi pengusaha untuk tidak takut dengan kedatangan staf DPRD yang juga ikut nongkrong di beberapa restoran. 

"Kita sudah temukan bukti pemback up salah satu restoran di Tanjung Morawa. Begitu stag pansus sudah tongkrongi risih pengusaha dan lapor sama oknum Bapenda.

Seakan-akan sudah dibackup.

Orang Bapenda juga tongkrongi restoran tapi cuma duduk-duduk saja dan tidak ada catat setiap transaksi, beda sama kita.

Kalau duduk-duduk aaja seperti itu untuk apa coba?, "ujar Sekretaris Pansus PAD DPRD Deli Serdang Misnan Al Jawi. 

Politisi PPP ini menganggap wajar mengapa selama ini PAD Deli Serdang bisa sangat rendah dan tidak pernah sampai 1 Triliun karena banyak oknum Bapenda yang bermain di lapangan.

Disebut memang ada unsur kesengajaan dan kerjasama untuk memanipulasi pajak restoran.

Karena sudah semakin tampak jelas kongkalikong antara oknum Bapenda dengan Pengusaha diharapkan agar ada tindaklanjut dari Pj Bupati Deli Serdang, Wiriya Alrahman. 

"Pansus meminta agar PJ Bupati juga bisa turun tangan sekarang ini untuk copot pegawai yang bermain di lapangan. Banyak restoran yang setoran pajaknya itu nggak masuk diakal perbulannya. Padahal pengunjung yang makan ke situ selalu ramai," kata Misnan. 

Untuk saat ini sudah ada beberapa restoran besar di Deli Serdang yang sudah masuk dalam daftar dicurigai setoran pajaknya oleh Pansus PAD.

Hal ini sesuai dengan hasil pemantauan dari staf Pansus yang telah menongkrongi restoran beberapa hari.

Beberapa diantaranya berada di kawasan Cemara Kecamatan Percut Seituan, Tanjung Morawa dan Lubuk Pakam. 

Sesuai data yang disampaikan oleh Pansus, untuk di Cemara salah satunya adalah restoran Srikandi.

Untuk rata-rata pendapatan perhari 17 sampai 20 juta namun laporan setoran hanya 35 juta perbulan.

Restoran Marco perhari pendapatan sekitar 15 juta namun setoran hanya 19 juta.

Telaga Ikan rata-rata pendapatan perhari 10-12 juta dan setoran perbulan hanya 13 juta.

Restoran Padang Raya rata-rata 12 sampai 15 juta perhari namun setoran perbulan hanya 4 juta. 

"Harusnya yang disetorkan ke Bapenda itu 10 persen dari pendapatan. Pajak restoran ini uang yang dititip konsumen kepada pengusaha makanya harus dibayarkan," ucap Misnan. 

Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Deli Serdang, Boy Amali mengaku sejauh ini pihak Kejaksaan belum ada mendapatkan informasi soal adanya dugaan manipulasi pajak yang diduga dilakukan oknum-oknum di Bapenda.

Atas kondisi yang disampaikan oleh Dewan kepada awak media disebut akan menjadi informasi penting bagi mereka.

"Kita baru tahu informasi ini (ada dugaan Dewan oknum Bapenda bermain dengan pengusaha). Maunya ada juga laporan ke kita tapi terimakasih jugalah atas informasinya. Hal ini akan kami sampaikan ke pimpinan nanti untuk dilihat bagaimana persoalannya," kata Boy Amali.

(dra/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter   dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan