Dilantik Hari Ini, Serah Terima Jabatan Pj Gubsu dari Hassanudin ke Agus Fatoni Digelar Menyusul

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN- Posisi Penjabat (Pj) Gubernur Sumatra Utara akan berganti dari Hassanudin menjadi Agus Fatoni.

Pelantikan akan digelar hari ini, Senin (24/6/2024) di kantor Kementrian Dalam Negeri, Jakarta.

Namun, usai pelantikan, baik Hassanudin maupun Agus Fatoni tidak akan langsung hadir di Kota Medan untuk melakukan serah terima dan pisah sambut jabatan.

Acara serah terima jabatan ini direncanakan akan digelar menyusul pada Kamis (27/6/2024).

"Kalau untuk pisah sambut direncanakan dilakukan Kamis ini. Tapi masih tentatif ya," ujar Fungsional Ahli Madya Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprovsu Achmad Rasyid Ritonga saat dikonfirmasi Tribun Medan, Senin (24/6/2024).

Pj Gubernur Sumatra Utara Agus Fatoni akan dilantik bersamaan dengan Pelantikan Pj Gubernur Sumatera Selatan dan Pj Gubernur Nusa Tenggara Barat. 

Lokasi pelantikan yakni Sasana Bhakti Praja (SBP) lantai 3 Gedung C, Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara No 7 Jakarta Pusat.

"Kalau hari ini belum bisa dipastikan akan langsung ke Medan. Karena Pj Gubernur (Agus Fatoni) masih akan ke Palembang dulu untuk pisah sambut di sana. Jadi belum ada jadwal pasti," ucap Rasyid.

Sebelumnya diberitakan, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri Agus Fatoni akan dilantik menjadi Penjabat Gubernur Sumatera Utara pada Senin (24/6/2024).

Hal ini dibenarkan oleh Kepala Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Pemprov Sumut Harianto Butar-butar saat dikonfirmasi, Sabtu (22/6/2024).

"Iya benar akan ada penggantian di Hari Senin nanti. Yang menggantikan infonya adalah Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri," ujarnya.

Harianto mengatakan, pelantikan Agus Fatoni nantinya digelar di kantor Kemendagri Jakarta.

"Nanti dilantik di Jakarta, di Kemendagri," katanya.

Harianto enggan menyebut penyebab pergantian Pj Gubernur Sumut ini. Ia mengatakan hal tersebut murni merupakan kewenangan Kemendagri.

"Saya tidak bisa bicara penyebab, karena itu sepenuhnya wewenang Kemendagri. Ada evaluasi yang mereka lakukan sehingga dilakukan pergantian," ungkapnya.