Rakor Evaluasi Pencegahan Stunting Bersama Menko PMK, Pemprov Sumut Gelontorkan Rp 500 Miliar

TRIBUN-MEDAN.COM, JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hassanudin melaporkan pelaksanan intervensi stunting kepada Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Evaluasi Capaian Pelaksanaan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting Tahun 2024 yang dilaksanakan melalui zoom, Jumat (21/6/2024).

Pada rapat tersebut, Hassanudin melaporkan, upaya yang dilakukan dalam akselerasi percepatan penurunan stunting tahun 2024 di Sumut, dengan mengalokasikan berbagai sumber anggaran senilai kurang lebih Rp 500 miliar.

Seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik (BOKB)   senilai Rp201,833 miliar, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) berupa dana salur Puskesmas dan PMT berbahan pangan lokal senilai Rp 116,664 miliar, serta dana APBDes Rp232,139 miliar. 

"Melalui kolaborasi lintas sektor, penguatan program-program intervensi, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi dan kesehatan anak-anak. Melalui rapat ini, kami sangat mengharapkan dukungan, bimbingan dari Bapak Menko untuk kami laksanakan selanjutnya dalam pencegahan stunting di Sumut," ujar Hassanudin.

Dia mengatakan, untuk menekan prevalensi stunting, pada tahun 2023 turun menjadi 18,9 persen dan tahun 2024 optimis turun menjadi 14 persen.

Untuk mencapai hal itu, kata dia, Pemprov Sumut melakukan tiga poin prioritas, dalam upaya pencegahan stunting di 33 kabupaten/kota.

"Yang pertama, dengan memaksimalkan program pemberian makanan tambahan (PMT) yang memanfaatkan pangan lokal. Kedua, mengarahkan penggunaan Dana Desa untuk PMT kepada Balita dan ibu hamil.

Ini merupakan upaya kami untuk memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan," ujar Hassanudin.

Kemudian, ke tiga, melaksanakan program bapak asuh anak stunting, dengan melibatkan dari berbagai elemen masyarakat.

Selain tiga poin tersebut, lanjut Hassanudin, Pemprov Sumut juga telah melaksanakan kick off gerakan intervensi serentak di 28 kabupaten/kota, dengan sejumlah agenda.

Salah satunya adalah memastikan bahwa Posyandu aktif 100 persen.

Hassanudin juga melaporkan, bahwa 72,41 persen pengukuran Balita dengan prevalensi stunting hanya 2,57 persen.

Sebesar 54,09 persen ibu hamil telah diukur lingkar lengan atas (LILA) dan hasilnya 6,36 persen ibu hamil dengan status kurang energi kronis (KEK).

Kemudian pengukuran calon pengantin telah mencapai 35,4 persen. Ditegaskan, upaya pengukuran akan terus dilakukan secara berkala untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan ibu hami dan balita. 

"Saat ini Sumut memiliki 614 unit Puskesmas, 15.344 unit Posyandu aktif. Sebanyak 96 persen Puskesmas telah dilengkapi antropometri standar dan sebanyak 77 persen Posyandu telah dilengkapi alat antropometri standar," pungkasnya.