Ketua DPRD Sumut Sutarto Menilai Rencana Iuran Tapera akan Memberatkan Rakyat Kecil

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut) Sutarto, mengkritik rencana iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang diwajibkan kepada para pekerja.

Menurut politisi PDIP ini, hal itu hanya akan menambah beban rakyat kecil.

"Kita tahu Tapera ini dibuat agar semua rakyat memiliki rumah. Tetapi, kita harus melihat kemampuan dari sektor pekerja. Jangan tambah beban bagi buruh, petani, pekerja informal," katanya, Rabu (5/6/2024).

Kondisi yang ada saat ini, kata Sutarto, pekerja seperti buruh swasta yang tergolong kontrak memiliki kecenderungan PHK sangat tinggi. Juga dengan pekerja informal, pekerja mandiri seperti ojek online.

"Saya mengerti benar, di tengah penghasilan tidak menentu harus membiayai kehidupan sehari-hari, bersaing mendapatkan orderan dan risiko tinggi," katanya.

Sutarto mengatakan, pemerintah tidak boleh melakukan sistem "pukul rata", antara pekerja formal yang berstatus ASN, TNI dan Polri dengan masyarakat biasa.

"Bagi PNS, TNI, dan Polri, keberlanjutan dana Tapera mungkin bisa berjangka panjang karena tidak ada PHK. Tetapi untuk buruh swasta dan masyarakat umum, terutama buruh kontrak dan outsourcing, potensi terjadinya PHK sangat tinggi dengan pendapatan cenderung konstan," ucapny.

Dikatakannya, sesuai rilis BPS 2024, jumlah penduduk bekerja di Provinsi Sumatera Utara mencapai 7,59 juta orang pada Februari 2024. Dari jumlah tersebut, lanjutnya sebanyak 38,27 persen merupakan buruh atau karyawan.

"Sebanyak 42,42 persen adalah pekerja informal. Dari jumlah yang sama sebesar 29 persen, menjadikan pertanian jadi sektor utama mata pencahariannya," ucapnya.

Ia meminta, pemerintah harusnya mengkaji lagi Kredit Perumahan Rakyat (KPR) subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Untuk rumah, penyalurannya, biaya administrasinya, aksesnya dipermudah untuk masyarakat kecil. Ada restrukturisasi kredit bagi wong cilik. Kenyataan di lapangan rumah KPR subsidi banyak dilelang karena gagal bayar," tambahnya.

Sutarto berharap pemerintah tidak sembrono dalam menetapkan iuran wajib Tapera.

"Kita tegaskan keberpihakan kepada rakyat kecil, pekerja informal, para marhaen seperti yang pernah diungkapkan Bung Karno. Indonesia dibangun bukan untuk segelintir orang saja, negara ini didirikan semua untuk semua, keadilan bagi semua," pungkasnya.

(cr14/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter   dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan