HNSI Sumut Berharap Banyak Nelayan yang Bisa Terdaftar Asuransi dan Perbaikan Ekosistem Perikanan

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Sumatra Utara berharap lebih banyak nelayan yang bisa terdaftar asuransi ketenagakerjaan. 

Ketua HNSI Sumut, Zulfahri Siagian mengatakan jumlah 6000 yang dianggarkan Pemprov Sumut masih tergolong kecil.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemprov Sumut bahwa apa yang menjadi persoalan kami selama ini salah satunya bisa diselesaikan oleh pemerintah provinsi. Walaupun jujur 6000 itu angka yang kecil," ujar Zulfahri, Senin (3/6/2024).

Dia berharap dengan dimulainya peluncuran ini pihaknya berharap ke depan jumlah nelayan yang mendapat asuransi dapat bertambah.

"Itu harapan kita. Inikan asuransi tenaga kerja dicover selama 1 tahun. Nanti tahun depan paling enggak minimal 10 sampai 15 ribu lah kita harapkan. Tapi ini masih 6000 kita syukur alhamdulillah," katanya.

Zulfahri juga berharap agar komunitas nelayan dapat dilibatkan dalam pendataan peserta asuransi.

Hal ini, kata dia, agar jika ada permasalahan, nelayan dapat langsung diadvokasi.

"Program sesuai anggaran dari provinsi. Setiap tahun ada, nanti nelayannya dicari oleh pemerintah kabupaten/kota. Baru melalui dinas kabupaten/kota memberikan data orang-orangnya. Sama dengan yang lalu-lalu. Kami berharap HNSI dilibatkan dalam pendataan nelayan-nelayan itu. Supaya kalau ada masalah bisa kami atasi," ungkapnya.

Dikatakannya, masalah yang kerap terjadi di lapangan, para nelayan masih banyak yang tidak tahu jika mereka punya asuransi.

"Sebenarnya mereka punya asuransi, tapi dia enggak tahu. Nah makanya kalau kita data itu bisa tahu dan paham gitu," ucapnya.

Selain asuransi, Zulfahri menyebut ada beberapa hal lain yang menjadi masalah bagi para nelayan. Termasuk kampung nelayan dan penurunan kualitas ekosistem perikanan.

"Kita tahu ikan ini sekarang hasil tangkapnya juga kurang, berarti ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Karena rusaknya mangrove dan lain sebagainya tempat tinggal ikan dan lainnya. Kampung budidaya, itu juga perlu karena kita ini banyak yang membudidaya tapi belum maksimal dan disupport oleh pemerintah provinsi," pungkasnya.

(cr14/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter