BABAK BARU Kasus Korupsi Timah, Eks Gubernur Babel Erzaldi Diperiksa, Cagub Gerindra Harta Melonjak

Berikut dasar hukum Kejagung melibatkan personel Polisi Militer dalam menjaga gedung dan personelnya:

Nota kesepahaman TNI tidak ujuk-ujuk langsung mengerahkan personel Polisi Militer begitu saja setelah peristiwa pembuntutan Febrie terjadi.

Dasar hukum pelibatan personel Polisi Militer dalam menjaga personel dan fasilitas Kejagung merujuk pada Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman antar kedua institusi negara tersebut.

Pelibatan mereka termuat dalam nota kesepahaman Pasal 9 Nomor 4 Tahun 2023 dan Nomor NK/6/IV/2023/TNI pada 6 April 2023.

"Ruang lingkup MoU tersebut ada pada Pasal 7, di antaranya adalah penugasan prajurit TNI di lingkungan kejaksaan, seperti Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil) dan dukungan bantuan personel TNI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan," kata Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal R Nugraha Gumilar.

Sebetulnya, jauh sebelum peristiwa ini terjadi, personel Polisi Militer sudah ditugaskan oleh satuannya untuk menjaga gedung dan personel Kejagung. Bedanya pada hari ini, volume pengamanan oleh Polisi Militer lebih dipertingkat.

(*/tribun-medan.com)