Bobby Nasution: Potensi PAD Bisa Rp 167 Miliar, Pemko Medan Akan Terapkan Parkir Berlangganan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Pemko berencana akan menerapkan parkir berlangganan di Kota Medan. Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution, dalam kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Jalan Gatot Subroto, Senin (20/5/2024).

Menurut Bobby Nasution, perencanaan tersebut akan mulai dikaji dan berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Sumut.

Bobby Nasution menjelaskan, dalam perencanaan itu, nantinya seluruh petugas parkir di Kota Medan akan mendapatkan gaji pokok.

"Kemarin saya sudah konsultasi dengan pak gubernur kami coba terapkan parkir berlangganan ini. Ini akan Kita kaji terus, untuk eksekusinya nanti akan berkolaborasi dengan provinsi.

Bobby mengatakan, seluruh masyarakat akan membayar parkir secara kumulatif pada saat pembayaran pajak STNK.

"Ini untuk seluruh parkir di pinggir jalan. Sehingga penagihannya akan kita coba kumulatifkan pada saat pembayaran STNK," terangnya.

Perencanaan itu kata Bobby Nasution akan mulai diajukan hari ini ke Pemprov Sumut.

"Jadi masyarakat akan bayar parkir cuman satu tahun sekali. Untuk konsep akan dirincikan nantinya," jelasnya.

Dengan adanya program ini, Bobby berharap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari parkir meningkat.

"Kita hitung, jika ini diterapkan potensi PAD bisa mencapai Rp 100 miliar," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Iswar Lubis mengatakan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Medan di tahun ini baru mencapai Rp 26 miliar.

"Sementara target PAD parkir tahun 2024 itu 60 miliar. Namun dengan adanya program penerapan berlangganan parkir PAD Medan bisa berpotensi menjadi Rp 167 miliar," jelasnya.

Iswar mengatakan, seluruh jukir di Kota Medan pun direncanakan akan menjadi pegawai kontrak dan sejenisnya.

"Kalau membahas penertiban parkir, tentu harus memikirkan jukir nya juga. Untuk itu, rencana kami para jukir akan jadi pegawai kontra atau sejenisnya,"ucapnya.

Disinggung, kapan pelaksanaan penerapan berlangganan parkir, Iswar mengatakan secepatnya.

"Kita ingin secepatnya. Tetapi, ada prosedur yang harus diikuti. Yang pasti, program ini akan mulai dibahas per hari ini bersama pemprov Sumut," jelasnya.

(cr5/ tribun-medan.com)