Berita Foto: Warga Kota Medan Mengeluh, DPRD Segera Revisi Tarif Retribusi Sampah yang Baru

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - DPRD akan merevisi Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 Tahun 2024 terkait retribusi sampah naik 500 persen di Kota Medan. Hal itu dikarenakan banyaknya keluhan warga mengenai retribusi sampah yang naik cukup signifikan.

Ketua Pansus Retribusi Daerah DPRD Medan, Afif Abdillah mengatakan, pihaknya hari ini telah mengajukan revisi tarif retribusi sampah dan parkir.

Diterangkan Afif, Setelah revisi diajukan dan ditanda tangani ketua beserta wakil DPRD Medan, pihaknya akan langsung mengubah aturan tersebut ke Propemperda.

"Setelah jadi Propemperda, kami akan turun ke lapangan untuk lakukan sosialisasi . Agar hasil revisi retribusi sampah bisa diterima masyarakat,"jelasnya, Senin (29/4/2024).

Afif menjelaskan, pihaknya akan kembalikan retribusi sampah dan parkir sama seperti semula.

"Kita kembalikan ke awal. Karena kebutuhan untuk Dinas Lingkungan Hidup itu ditanggung APBD Medan. Mulai dari gaji P3SU maupun kendaraannya. Makanya retribusi sampah akan kita kembalikan ke awal," jelasnya.

Diceritakan Afif, awal mula perubahan Perda tersebut dikarenakan dinas terkait mengadu sudah lama tidak ada perubahan kenaikan tarif retribusi sampah.

Dijelaskannya, maka dari itu pihak DPRD Medan menyetujui adanya perubahan Perda retribusi sampah. Namun untuk segala kajian dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan.

Diakui afif, untuk proses negoisasi mengembalikan retribusi sampah seperti semula cukup sulit. Namun, pihaknya akan tegas untuk meminta revisi retribusi tersebut.

"Itu dalam proses negosiasinya sangat sulit. Tapi karena kita (legislatif) sangat ingin ini disahkan, maka itu bisa masuk. Jadi ini yang mau kita lakukan dalam revisi Perda. Pokoknya hari ini kita tandatangan untuk dilakukan revisi,” ujarnya.

Menurut Afif, secara aturan merevisi Perda untuk kepentingan umum sudah jelas. Makanya, afif meyakini untuk proses revisi segera dilakukan.

"Kalau dibiarkan akan jadi masalah di masyarakat. Makanya ini akan segera direvisi," jelasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan Muhammad Husni sudah mengetahui banyaknya keluhan warga tentang retribusi sampah.

Namun, kata Husni, pihaknya hanya menjalankan Perda yang telah ditetapkan dan disetujui oleh DPRD Medan.

Menurut Husni, jika pihak DPRD Medan ingin merevisi Perda kembali, pihaknya akan mengikuti alur tersebut.

"Kami hanya menjalankan Perda. Perda itu kan produk hukum. Kalau sudah jadi Perda berarti sudah disahkan dan harus di jalankan. Tapi kalau mau direvisi kembali pun kami akan ikuti alur sebagaimana nantinya," jelasnya.

(cr5/tribun-medan.com)