Banyak Dapat Laporan Warga Tak Kedapatan Bapok di Pasar Murah, Komisi III DPRD Minta Pemko Evaluasi

TRIBUN-MEDAN. COM, MEDAN -  Ketua Komisi III DPRD Medan  Afif Abdillah merasa kecewa dengan kinerja Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (DiskopUKMPerindang) Kota Medan. 

Hal itu disebabkan masih banyaknya laporan warga yang belum mendapat membeli bahan pokok (bapok) dari program pasar murah Pemko Medan. 

Bukan hanya itu, warga juga sering mengadukan bahan pokok yang dijual habis dalam waktu yang cukup singkat. 

"Kami kecewa dengan DiskopUMKMPerindang, terutama dalam pekerjaan program pasar murah. Apalagi saat kami memanggil, kepala Dinasnya tidak hadir selalu  anggotanya yang datang," jelasnya kepada Tribun Medan, Rabu (24/4/2024).

Apalagi kata Afif, baru-baru ini ada sepuluh lurah yang bermain harga bahan pokok di program pasar murah. 

"Ini bukan soal  berapa harga yang mereka naikkan. Tetapi anggaran dan jumlah tonase bahan pokok  untuk program pasar murah ini kita  sudah beri penambahan,"ucapnya.

Menurutnya, DPRD Medan menaikkan anggaran dari tahun sebelumnya, karena itu termasuk kebutuhan masyarakat. 

"Anggaran untuk subsidi pasar murah setiap tahun  itu terus kita naikkan. Dan tahun ini cukup tinggi.  Tapi ternyata banyak oknum yang ambil keuntungan di sana," katanya. 

Dijelaskan Afif,  dari hasil sidak yang dilakukan mereka, beberapa kali terlihat  pihak kelurahan sering mengaku bapok di pasar murah habis. Sementara di gudang, stoknya masih banyak.

"Berkali-kali ini yang terjadi. Dan itu bukan satu laporan tapi banyak. Bahkan saya sudah cek langsung. Sampai pernah kami paksa untuk buka gudangnya. Sebenarnya banyak kejanggalan dalam program pasar murah ini,"ucapnya. 

Setiap kali ditanya oleh dinas yang bersangkutan, kata Afif,  dinas malah melempar ke pihak lurah. 

"Memang betul lurah yang menangani. Tetapi semua anggaran kan  diberikan ke dinas yang bersangkutan. Kalau mereka begitu, bagusnya lurah saja yang memegang program pasar murah," jelasnya. 

Afif menilai, tidak ada kejelasan dan ketegasan dari DiskopUKMPerindag  untuk mengawasi program pasar murah ini. 

"Tahun ini jumlah tonase beras untuk program pasar murah ini ada 100 ton. Kami meminta tinggikan subsidi kan beras, gula dan minyak. Tetapi nyatanya masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan program tersebut," ucapnya.  

Seharusnya kata Afif dinas terkait bisa memonitoring dan ada satgas dalam program pasar murah tersebut.

"Dengan begitu, program pasar murah baru berjalan. Saya mintalah dinas terkait untuk evaluasi program pasar murah tersebut," jelasnya.

(cr5/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter