SOSOK Komjen Purn Dharma Pongrekun, Jenderal Polisi yang Tak Percaya Covid-19 Maju Pilgub DKI

Secara latar pendidikan, Dharma memiliki gelar S2 bidang Manajemen dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (2002) dan gelar S2 bidang ilmu hukum Universitas Gajah Mada (UGM) tahun 2006.

Dharma juga mendapat gelar Doktor Kehormatan Bidang Kemanusiaan dari MBC University Depok (2023).

Selama aktif berdinasi di Polri, sejumlah jabatan strategis pernah dijabat oleh Dharma Pongrekun.

Seperti Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri di tahun 2016 lalu hingga Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di tahun 2019.

Ia juga pernah mencalonkan diri sebagai Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama delapan jenderal polisi lainnya, termasuk Irjen Firli Bahuri.

Hanya saja, dalam perjalannya Firli yang akhirnya dipilih sebagai ketua lembaga antirasuah tersebut.

Baca juga: Arti dan Lirik Lagu Batak Sagampang i Do Ho Dipopulerkan oleh Anju Trio

Kontroversi LHKPN Ateis

Pada saat proses calon pemimpin KPK itu, Dharma Pongrekun mengeluarkan pernyataan kontroversial soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

Saat itu, dia mengkritik polemik soal LHKPN capim KPK yang dipersoalkan.

Sejumlah lembaga mengkritik lolosnya capim KPK yang belum melaporkan LHKPN-nya.

Sementara itu, menurut Dharma, tudingan tersebut hanya rasa tidak suka yang digulirkan kepada para capim KPK yang berhasil lolos seleksi.

"Kalau sudah berangkat dari rasa tidak suka, terus apa yang mau kita selesaikan? Orang yang sering menuding, menurut saya pribadi tidak Pancasilais," ujar Dharma disela rehat seleksi profile assessment capim KPK yang digelar di Gedung Lemhanas, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2019), dikutip dari Kompas.com. 

Baca juga: DIBUKA Lowongan CPNS Bawaslu 18.557 Formasi Termasuk PPPK, Berikut Cara Daftar CPNS 2024

Dharma bahkan menyebut bahwa tidak ada salahnya jika tidak melaporkan LHKPN. Apalagi, menurut dia, LHKPN  tidak sesuai dengan konsep agama yang dianutnya.

"LHKPN tidak memiliki relevansi dengan filosofi hukum Tuhan. Kenapa? Karena konsepnya Ateis. Ini kan yang buat LHKPN awalnya dari KPK. Rezeki orang kok diatur undang-undang?" kata dia.

"Aturan ini membuat orang menjadi gosong. Coba cari sistem yang lebih bagus. Laporan harta kekayaan ya tinggal laporin. Ya sudah. Dijadikan data. Jangan dijadikan sanksi," pungkasnya.