Profil 3 Calon Pj Bupati Kabupaten Deliserdang, Mulai Dari Sekda Termuda Hingga Kepala Bapedalitbang

Pada 2019, Rusmiani menjabat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) Kabupaten Sergai. Sebelumnya dirinya sebagai Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) Kabupaten Sergai.

Hal berdasarkan SK Bupati Sergai No. 870/18.33/Tahun 2019.

Siapapun yang Ditunjuk, Siap-siap Tanggung Utang Rp 200 Miliar

Pemkab Deli Serdang hingga kini tercatat masih memiliki utang Rp 200 Miliar lebih kepada rekanan.

Ke depannya utang ini akan menjadi tanggungjawab dari Penjabat (Pj) Bupati Deli Serdang untuk diselesaikan.

Hal ini lantaran masa jabatan Bupati Deli Serdang, M Ali Yusuf Siregar tinggal menghitung hari yakni sampai tanggal 23 April.

Dari data yang dikumpulkan utang 200 Miliar itu merupakan utang pekerjaan yang sebelumnya sempat dianggarkan pada tahun 2023.

Namun karena realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun itu kecil Pemkab pun tidak sanggup untuk membayarkannya ke rekanan.

Beberapa diantaranya merupakan rekanan dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikataru), Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Kontruksi (SDABMBK) serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim).

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Deli Serdang, Baginda Thomas Harahap mengakui kalau utang 2023 ini belum ada yang dibayar pada tahun ini. 

Ia menyebutkan saat ini proses untuk pembayaran sedang dilakukan dimana pihaknya tinggal menunggu penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) saja.

Setelah itu selesai, sudah bisa dibayarkan secara bertahap.

"Iya belum ada (yang dibayari tahun ini). Tinggal nunggu DPA saja setelah itu sudah bisa diangsuri pembayarannya. Sekitar 200 milyar lebih dikit itu. Sekarang ini prosesnya para OPD sedang menyusun DPA," ujar Baginda Thomas Harahap Sabtu, (20/4/2024).

Thomas menjelaskan sebenarnya Bupati M Ali Yusuf Siregar di awal April lalu sudah meneken Perbup tentang pergeseran APBD tahun 2024.

Karena itu sebenarnya sempat ada target kalau di awal bulan lalu bisa satu per satu diselesaikan kepada rekanan.

Ia menyebutkan tidak tahu apa yang menjadi kendala mengapa DPA belum siap di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).