DULU Jusuf Kalla Berapi-Api Penjarakan Ahok, Tapi Kini Kasus Pendeta Gilbert Lumoindong Dimaafkan

Menanggapi permintaan maaf Gilbert, JK mengatakan telah mengingatkan Pendeta Gilbert Lumoindong untuk saling menghargai satu dengan lainnya.

“Dalam Islam itu ayatnya lakum dinukum waliyadin, agama saya agama saya dan agamamu agamamu. Kita saling menghargai tapi tidak saling mengkritik ataupun menghina apalagi,” ujarnya.

JK mengutarakan alasannya mau menjembatani klarifikasi Gilbert Lumoindong atas pernyataannya yang mengundang kritik berbagai pihak.

Dia pun mengingatkan beberapa kasus terkait persoalan agama di beberapa wilayah di Indonesia yang memakan korban.

“Karena itu lah jangan lah, sebelum meluas kita harus selesaikan, padamkan, tadi minta maaf, Islam itu pemaaf, jangan lagi. Itu alasannya,” ucap JK.

Sebelumnya video viral ceramah Pendeta Gilbert Luimindong yang diduga menghina umat Islam viral di media sosial.

Dalam video itu, Gilbert memberikan ceramah soal sulitnya umat Islam dalam beribadah seperti salat.

Kata dia, ada beberapa rukun salat yang harus dipatuhi seperti wudhu, bahkan sampai menyinggung kepada gerakan salat di tahiyat akhir.

"Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang cuci semuanya, saya bilang lu (orang Islam) 2,5 (zakatnya) gua 10 persen bukan berarti gua jorok (tapi) disucikan oleh darah Yesus," kata Gilbert dalam video yang beredar itu.

"Yang paling berat (rangkaian salat) terakhirnya musti lipat kaki ga semua orang bisa iyakan, kaki musti dilipet, ahyaaa..., tapi yaudahlah dua setengah," ujarnya lagi disambut gelak tawa para jemaat.

Belum diketahui secara pasti lokasi dan kapan waktu Gilbert melakukan ceramah tersebut.

Pernyataan Jusuf Kalla Soal Penistaan Agama yang Dilakukan Ahok

Pada tahun 2016, Jusuf Kalla menekankan agar kasus Ahok dibawa ke jalur hukum. 

"Kita sudah sepakati bahwa kasus itu harus dibawa ke jalur hukum karena bukan persoalan agama dan politik," katanya di kabin Pesawat Khusus Kepresidenan Boeing 737-400 TNI Angkatan Udara setelah melakukan kunjungan kerja ke Bali, Senin (7/11/2024).

Oleh sebab itu, kata JK, persoalan tersebut harus dikembalikan kepada lembaga hukum, baik kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan. "Kita ini negara hukum. Jadi harus kita kembalikan kepada lembaga hukum," tegasnya.