TIM HUKUM Anies-Muhaimin Berharap Tulisan Megawati Dapat Mengilhami MK, Pasangan 02 Didiskualifikasi

Dalam tulisan itu Megawati menyebut tidak ada kekuatan apapun yang bisa menghentikan fajar menyingsing dari ufuk timur.

Megawati ingin menyampaikan bahwa tidak ada yang bisa menghalangi munculnya sebuah kebenaran.

Hamid Awaluddin melihat, di dalam artikel itu Megawati sangat berharap supaya MK bisa melihat dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024 dari sisi lain.

Mahkamah Konstitusi jangan sampai terjebak dengan persoalan statistik dalam menangani sengketa hasil pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Saya melihat secara positif bahwa Megawati mengharapkan Mahkamah Konstitusi itu dalam memutuskan perkara yang disengketakan sekarang ini, hasil Pemilu, tidak hanya berkutat pada angka-angka statistik.

Berapa jumlah TPS yang tidak menyelenggarakan secara baik, tapi juga harus melihat prosesnya," kata Hamid dikutip Kompas.com  dari kanal YouTube Kompas TV,  di Program Kompas Petang, Selasa (9/4/2024).

Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin itu juga mengutip kata-kata soal voting behaviour atau tingkah laku pemilih yang ditentukan oleh social expenditure atau alokasi bantuan buat masyarakat dari pemerintah yang disampaikan Megawati dalam artikel opini.

"Dalam konteks ini secara spesifik beliau memberi contoh adalah bantuan sosial yang bisa mempengaruhi pilihan seseorang," ujar Hamid.

Hamid juga menilai artikel itu memperlihatkan ada sesuatu yang menggelitik hati nurani dan pemikiran Megawati.

Sedangkan kalimat "Tidak ada kekuatan yang bisa menghalangi fajar menyingsing di ufuk timur" dalam artikel opini Megawati dianggap merupakan pernyataan tidak ada satu pihak pun yang bisa menyembunyikan kebenaran.

"Maknanya adalah kebenaran itu akan terkuak. Jangan paksakan menyembunyikan kebenaran karena kebenaran yang diidentifikasi sebagai fajar itu tetap akan muncul.

Hukum alam adalah fajar menyingsing di ufuk timur," ucap Hamid.

Sebelumnya diberitakan, Megawati menyinggung sejumlah hal terkait politik terkini melalui artikel opini yang diterbitkan Harian Kompas.

Dalam atribusi pada artikel, Megawati menyebut dirinya sebagai "seorang Warga Negara Indonesia."

Menurut Megawati, hakim Mahkamah Konstitusi mesti bersikap negarawan karena bertanggung jawab terhadap terciptanya keadilan substantif dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara sebagai hal yang paling utama.