Kriteria Calon Pelamar yang Dibutuhkan dalam Seleksi CPNS 2024

TRIBUN-MEDAN.com – Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS 2024) akan membuka kesempatan bagi 2,3 juta orang di berbagai organisasi di tingkat pusat dan daerah.

Posisi yang dibuka meliputi posisi guru, dosen, tenaga medis, dan tenaga teknis.

Menariknya, seleksi CPNS tahun ini juga akan memberikan kesempatan bagi para fresh graduate dengan menawarkan 690.000 lowongan.

Di antara sekian banyak komponen yang dibutuhkan untuk seleksi CPNS 2024 ini, ada beberapa kriteria yang menjadi prioritas calon pelamar CPNS 2024.

Ingin tahu apa saja kriteria calon pelamar yang diprioritaskan untuk CPNS 2024?

Berikut adalah rinciannya

1. Talenta digital pada lulusan baru

Abdullah Azwar Anas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), telah mengidentifikasi lulusan baru yang memiliki kemampuan digital sebagai salah satu prioritas CPNS 2024.

Anas menegaskan bahwa pemerintah saat ini tengah menyiapkan ASN digital talent dari kalangan fresh graduate yang akan menjadi akselerator mesin birokrasi dan pelayanan publik.

Menurutnya, arah kebijakan ini dipandang dapat mengakselerasi perekonomian daerah dan nasional, mulai dari digitalisasi sektor pertanian, industri, pariwisata, produksi UKM, dan perdagangan.

Khusus untuk sektor pertanian, pemerintah berencana untuk merekrut ASN yang memiliki talenta digitalisasi sektor pertanian untuk membantu para petani lokal.

Sementara itu, untuk daerah yang berbasis industri kecil, pemerintah berencana merekrut ASN yang memiliki talenta digital untuk membantu industri kecil lokal dalam mengimplementasikan smart factory dan meningkatkan efisiensi.

2. CPNS 2024 Khusus untuk APIP dan IKN

Selain memprioritaskan digital talent bagi para fresh graduate, juga akan dibuka untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia (SDM) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Ibu Kota Negara (IKN).

Khusus untuk Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), rekrutmen akan berasal dari instansi pemerintah, termasuk auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD).