ANIES Gugat dan Tuduh Paslon 02 Curang, Tapi di Tapteng 7 KPPS DPO Gelembungkan Suara Anies-Muhaimin

Sekarang 7 anggota KPPS sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian atas laporan masyarakat dan temuan Bawaslu di lapangan," lanjut Sinta. 

Meski begitu ketujuh petugas KPPS ini mengaku hanya lalai saja, tidak melakukan kecurangan pilpres. 

"Alasan mereka hanya melihat kertas 01 paslon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang tercoblos. Mereka tidak mengakui jika melakukan kecurangan dan bilang ya ada kelalaian," kata Sinta. 

Sinta mengatakan, sebelumnya 7 anggota KPPS tersebut sudah dipanggil sebanyak dua kali oleh Bawaslu Tapanuli Tengah. 

Namun saat status hukum naik dan menetapkan 7 anggota KPPS itu sebagai tersangka, para pelaku tidak dapat dihubungi dan tak datang saat dipanggil. 

"Setelah dilaporkan ke Gakkumdu kita terus lakukan pemeriksaan. Berdasarkan laporan masyarakat dan temuan di lapangan kemudian ditetapkan tersangka. Dan sampai saat ini 7 pelaku tidak bisa dihubungi dan tak datang saat dipanggil," kata Sinta. 

Sinta mengatakan selain melakukan perubahan perolehan suara calon presiden, 7 anggota KPPS turut merubah perolehan suara anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten Kota. 

Para pelaku kata Sinta merubah suara tidak sah menjadi sah pada surat suara pemilihan DPRD Kabupaten dan DPRD Sumut. 

''....Untuk suara DPRD Provinsi dan Kabupaten yang diubah itu dari suara tidak sah menjadi sah," lanjut Sinta. 

Anies Tuduh Paslon 02 Curang

Berikut 9 poin tuntutan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dalam sidang sengketa Pilpres yang digelar perdana hari ini di Mahkamah Konstitusi, Rabu (27/3/2024). 

Capres nomor urut 1 ini hadir langsung dalam sidang perdana gugatan hasil Pilpres 2024. Mereka menuntut agar Pilpres diulang tanpa melibatkan Cawapres Gibran Rakabuming yang merupakan putra Presiden Jokowi. 

Anies-Muhaimin hadir bersama dengan tim kuasa hukumnya. 

Anies menceritakan dugaan kecurangan yang diduga dilakukan kubu Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024. 

Anies mengatakan terdapat serangkaian penyimpangan dalam penyelenggaraan Pilpres 2024, yang telah mencoreng integritas demokrasi Indonesia.