SINGGUNG Bansos, Hasto Dicap Belum Move On dan Nenek-nenek Nyinyir Buntut Kekalahan Ganjar-Mahfud

Dia menegaskan berbagai operasi tersebut dilakukan dengan cara mengabaikan supremasi hukum.

Karenanya, Hasto menyebut perjuangan PDIP adalah jaminan bagi demokrasi di Indonesia ke depannya.

"Dan di dalam supremasi hukum, keteladanan seorang pemimpin itu diperlukan," ungkapnya.

Dia mencotohkan terkait pencalonan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto.

"Ini juga menjadi ancaman bagi demokrasi ke depan," imbuh Hasto.

Baca juga: FAKTA-FAKTA Kasus Aiptu FN, Nunggak Cicilan Mobil, Tusuk dan Tembak Debt Collector, Sanksi Tegas

Baca juga: Bandar Narkoba di Binjai Ditangkap, 8,51 Gram Sabu Ikut Diamankan

Peluang Prabowo bertemu Megawati

Sebelumnya pada kesempatan yang sama Hasto menyebut Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri membuka kesempatan bertemu dengan capres terpilih Prabowo Subianto. Pasalnya kedua tokoh ini secara pribadi tidak punya masalah.

Namun pertemuan itu baru akan dilakukan setelah proses gugatan hasil Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi tuntas.

Saat ini, tim hukum Ganjar Pranowo-Mahfud MD tengah mengajukan sengketa pilpres ke MK, bersama tim hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

"Terkait dengan Pilpres, kita masih menunggu hasil dari Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga tidak ada persoalan pertemuan-pertemuan itu dilakukan," kata Hasto ditemui di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (25/3/2024).

"Demikian pula antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati Soekarnoputri. Tidak ada persoalan dalam perspektif pribadi," imbuhnya.

Ia menambahkan, Megawati memiliki rekam jejak melawan rezim otoriter hingga penghianatan terhadap konstitusi.

Menurutnya, untuk sementara ke depan PDIP akan berfokus pada tema tersebut.

"Tetapi bagi Ibu Megawati Soekarnoputri dengan rekam jejak yang sangat luas terutama legitimasi beliau bersama PDI di dalam melawan rezim yang otoriter, yang anti demokrasi.

Prabowo hormati Megawati