Penjelasan Polda Sumut Terkait Ketua Lembaga Adat Sorbatua Siallagan

Menurut Doni, peristiwa yang dalami Sorbatua Siallagan gambaran Masyarakat Adat (MA) yang selama ini telah mendiami wilayah adatnya secara turun temurun namun diperhadapkan dengan situasi perampasan Wilayah Adat akibat kehadiran investasi.

"Berbagai ancaman kepada Masyarakat Adat telah terjadi untuk melindungi perusahaan yang rakus dan merusak. Hal ini merupakan bukti kegagalan negara dalam melindungi hak hak masyarakat Adat,"kata Doni.

Seperti yang terjadi di Wilayah Adat Dolok Parmonangan, Nagori Pondok Buluh, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun yang mengalami perampasan wilayah adat yang dilakukan oleh PT Toba Pulp Lestari (PT TPL) dan juga para Masyarakat Adat mengalami kekerasan dan intimidasi.

Menurut Doni Sorbatua Siallagan diculik saat membeli pupuk untuk pertaniannya pada pukul 09.00 WIB, oleh 10 orang berpakaian preman. Pihak keluarga sempat resah dan mencari kemana-mana, setelah hampir 6 jam tidak diketahui keberadaannya.

"Ternyata setelah ditelusuri, Sorbatua Siallagan telah di tangkap oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) tanpa surat penangkapan dan informasi yang jelas,"tambahnya.

Ditambahkannya, kuat dugaan bentuk kriminalisasi ini adalah buntut perjuangan masyarakat Adat Dolok Parmonangan yang mempertahankan tanah adatnya dari cengkeraman PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang selama ini telah merampas tanah adatnya dengan dalih izin konsesi yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Hal ini kata dia bentuk intimidasi dan kriminalisasi yang dilakukan oleh perusahaan PT Toba Pulp Lestari (PT TPL) melalui pihak aparat kepolisian terhadap masyarakat adat.

"Padahal Masyrakat Adat keturunan Ompu Umbak Siallagan yang berada di Dolok Parmonangan telah mendiami Wilayah Adanya secara turun temurun dari Ompu Umbak Siallagan kepada keturunannya,"jelasnya.

Masyarakat Adat Dolok Parmonangan kata Doni, bukanlah pelaku kriminal dan juga bukan penjahat, selain hanya mempertahankan tanah warisan leluhurnya.

"Maka dari itu kami mendesak pihak kepolisian untuk segera bebaskan Sorbatua Siallagan dari segala bentuk intimidasi dan kriminalisasi yang dilakukan oleh kepolisian Sumatera Utara,"tuturnya.

"Begitu juga kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar segera mencabut izin PT Toba Pulp Lestari (PT TPL) dari atas wilayah adat Dolok Parmonangan dan juga segera menutup PT TPL dari tanah Batak karena telah menyengsarakan masyarakat adat Batak dengan merampas dan merusak wilayah adat yang telah dititipkan oleh para leluhur terdahulu,"tambahnya lagi.

Diketahui, Sorbatua Siallagan merupakan Ketua Komunitas Adat Ompu Umbak Siallagan Dolok Parmonangan Nagori Pondok Bulu, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun.

Sorbatua Siallagan selama ini memimpin masyarakat adat Dolok Parmonangan menuntut tanah adat dari Ompu Umbak Siallagan yang berada di Nagori Pondok Buluh Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun yang telah di klaim sepihak oleh Pemerintah dan diberikan izin konsesi kepada PT Toba Pulp Lestari (PT TPL). Dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak Ompu Umbak Siallagan belum juga mendapat respon dari pemerintah.

Hingga saat ini Tribun Medan berupaya menunggu keterangan dari pihak PT TPL.(Jun-tribun-medan.com).