Said Abdullah, Caleg Peraih Suara Terbanyak Rupanya Pernah Bagi-bagi Uang di Masjid Pakai Logo PDIP

"Kalau enggak dibagikan, akuntabilitasnya di mana? Dibagikan, ribut lagi. Jadi kayak lagunya Maya Rumantir, begini salah begitu salah," tambah Said.

Sebelumnya diberitakan, media sosial diramaikan dengan video pembagian amplop berlogo partai politik di masjid.

Dari video yang beredar, amplop yang dibagikan berwarna merah dan terdapat logo PDI-P

Dari unggahan tersebut juga diketahui isi amplop yang dibagikan adalah uang Rp 300.000.

Tanggapan Bawaslu

Dihubungi terpisah, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bakal mengkaji peristiwa tersebut.

"Tentu akan ada penelusuran dugaan (pelanggaran) terhadap kejadian tersebut. Kami akan kaji peristiwa di atas jika (terdapat) dugaan pelanggaran," kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja kepada Kompas.com, Senin.

Bagja mengaku belum bisa bicara lebih jauh terkait dugaan pelanggaran ini karena pihaknya perlu melakukan kajian awal melalui Bawaslu Sumenep yang diminta melakukan penelusuran.

Ia belum bisa menjawab ketika ditanya apakah kasus ini termasuk ke dalam ranah pidana pemilu, seperti pelanggaran kampanye di rumah ibadah atau politik uang.

"Kita tentukan dulu (jenis pelanggarannya), karena pada saat ini belum masa kampanye. Tahapan saat ini adalah tahapan sosialisasi (partai politik peserta pemilu)," ujar Bagja.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa Bawaslu kontra dengan segala bentuk pemanfaatan tempat ibadah buat kegiatan politik praktis.

"Tentu Bawaslu tetap menyatakan bahwa segala kegiatan yang berkenaan dengan politik praktis di tempat ibadah tidak diperkenankan," kata dia.

Merokok di Pesawat

Kontroversi lain yang pernah dilakukan Said Abdullah adalah ketika dirinya duduk santai sambil merokok di dalam pesawat pribadi. 

Menurut Said, video yang tengah ramai diperbincangkan warganet merupakan video lama yang kembali diramaikan.

"Maaf, ini video sudah diviralkan tahun 2020 dan sekarang digoreng lagi," ujar Said kepada Kompas.com, Minggu (18/9/2022).

Menurut Said, dirinya diserang karena ada wacana pemerintah dan Badan Anggaran DPR untuk menghapus pelanggan listrik 450 VA.