KPU Telah Rampungkan Rekapitulasi Suara Nasional di 34 Provinsi, Tersisa 4 Provinsi, Ini Daftarnya

Berdasarkan pada hasil tersebut, pakar IT menyimpulkan bahwa Pemilu 2024 ini, seharusnya berlangsung dua putaran. Pasalnya, tidak ada paslon yang mencapai suara di atas 51 persen.

Selain itu, Hasto juga mengungkapkan, pakar IT yang melakukan normalisasi atas Json Script yang dipasang di Sirekap, diketahui bahwa formulir C1 juga dapat dimanipulasi. "Form C1 itu single frame. Jangankan single frame, video bergerak saja bisa dilakukan manipulasi dengan AI (artificial intelligence) atau kecerdasan buatan apalagi single frame, makin mudah," kata Hasto.

Atas temuan pakar IT PDIP tersebut, dikatakan Hasto, PDIP semakin yakin terhadap manipulasi Sirekap yang menimbulkan anomali, baik pada perolehan suara PDIP maupun Ganjar-Mahfud.

Hasto juga menegaskan, hasil audit forensik pakar IT tersebut dapat memperkuat dugaan, bahwa Pemilu kali ini sudah dirancang hasilnya. Terbukti dari hasil survei Muhammad Qodaro pada 5 Januari 2024 yang menyebut perolehan suara Ganjar-Mahfud hanya sebesar 17 persen.

"Tapi ternyata dari hasil audit forensik perolehan suara Ganjar-Mahfud itu 33 persen, jadi seharusnya Pemilu dua putaran. Enggak ada logikanya satu putaran, baik berdasarkan hasil pergerakan terutama setelah debat calon presiden dan calon wakil presiden yang memberikan preferensi terhadap Ganjar-Mahfud," kata Hasto. 

Hasto Menduga Kecurangan Pemilu 2024 Terjadi dari Hulu ke Hilir

Hasto bahkan menilai, Pemilu 2024 ini merupakan perpaduan sempurna dari seluruh kecurangan yang terjadi dalam Pemilu. Mulai dari tahun 1971 era Orde Baru dan Pemilu tahun 2009 era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Selain itu, Hasto juga menduga kecurangan Pemilu 2024 terjadi dari hulu ke hilir.

Dikatakan Hasto, hal tersebut bisa dilihat mulai dari rekayasa di Mahkamah Konstitusi (MK) hingga pengerahan aparat negara untuk pemenangan salah satu calon.

"Kalau dulu (Pemilu 1971 dan 2009) menggunakan instrumen kekerasan yang dilakukan oleh ABRI dengan sumber daya, yang tidak terbatas. Saat ini pun juga sama dilakukan oleh instrumen negara yang seharusnya netral dengan sumber-sumber daya dari negara," kata Hasto, saat diskusi publik bertajuk 'Sirekap dan Kejahatan Pemilu 2024, Sebuah Konspirasi Politik' di Sekretariat Barikade 98, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2024).

Hasto pun mengungkapkan, Sirekap milik KPU RI hanya menjadi salah satu instrumen yang dipergunakan untuk membangun suatu persepsi baik itu melalui quick count. Namun, pada kenyataannya, Sirekap bisa diintersep dan kemudian rekapitulasi secara berjenjang di KPU yang ternyata tidak ada metadatanya. 

"Bagaimana suatu peristiwa yang sangat penting sebagai cermin dari kedaulatan rakyat itu ternyata metadata tidak ada," ungkapnya.

"Sehingga, berbagai upaya untuk menggunakan sirekap di dalam membenarkan terhadap apa yang menjadi konspirasi dan kejahatan pemilu yang dilakukan secara sengaja, demi memperpanjang kekuasaan, melalui abuse of power, dari Presiden Jokowi, itu betul-betul dilakukan," sambung Hasto.

Hasto Tuding Ada Kekuatan Besar di Belakang KPU

Sebelumnya, selain perolehan suara Ganjar-Mahfud, Hasto juga mengklaim suara pemilihan legislatig (Pileg), dalam hal ini, partai politik (parpol) pendukung Ganjar-Mahfud di Pemilu 2024 dikecil-kecilkan. Maka dari itu, Hasto pun menduga ada kekuatan besar di belakang KPU buntut hal tersebut.

"Maka kami bertemu dengan pakar IT tidak hanya terkait dengan KPU. Ada kekuatan besar di belakang KPU yang kemudian menggunakan sirekap untuk merancang suatu desain melalui quick count," kata Hasto kepada awak media di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3/2024).

"Pileg itu misalnya exit poll menunjukkan bagaimana Gerindra setidak-tidaknya nomor 2. Lalu ada suatu upaya untuk mengintersep quick count untuk pemilu legislatif. Sehingga akhirnya partai Gerindra muncul ketiga," lanjutnya.

Dikatakan Hasto, suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dibesar-besarkan. Sementara, partai yang mendukung Ganjar-Mahfud dikecil-kecilkan.

"PDIP, PPP dikecil-kecilkan. Bahkan nanti bisa tercatat. Bahwa pemerintahan rezim ini menghilangkan sejarah partai Ka'bah," kata Hasto.

"Perindo, Hanura dikecil-kecilkan. Siapa yang mendukung Ganjar-Mahfud dikecil-kecilkan, oleh manuver dari rezim yang ingin memperpanjang kekuasaan," tegasnya.

(*/tribun-medan.com)

Baca juga: TRAH-DINASTI Ratu Atut Berhasil Duduk di DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

Baca juga: SOSOK Mayjen TNI Purn Soenarko, Eks Danjen Kopassus Pimpin Aksi Unjuk Rasa Tolak Hasil Pilpres 2024

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter    

Berita viral lainnya di Tribun Medan 

Artikel ini sebagian diolah dari Tribunnews.com