Berani Betul Ketum Golkar, Airlangga Minta Jatah Lima Menteri ke Prabowo: Kontribusi Kami 25 Persen

"Kami juga masih menunggu rapat pleno KPU. Jika ada gugatan kita masih menunggu di Mahkamah Konstitusi. Partai Amanat Nasional bersama TKN masih fokus itu," tegasnya.

Viva Yoga mengungkapkan bahwa soal pemilihan menteri nantinya sepenuhnya hak prerogatif presiden terpilih.

"Kalau soal kabinet itu terserah kepada presiden dan wakil presiden saja," jelasnya.

PSI

Sementara itu, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Cheryl Tanzil mengungkapkan partainya saat ini tengah fokus perhitungan suara di KPU.

Cheryl juga menuturkan, jatah menteri merupakan hak prerogatif presiden terpilih.

"Kami masih fokus jaga suara di KPU. Urusan kabinet hak prerogatif presiden," kata Cheryl dihubungi Minggu (17/3/2024).

Demokrat

Senada dengan pihak PSI, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani mengungkapkan pihaknya juga tengah menunggu hasil perhitungan suara Pileg dan Pilpres 2024 di KPU.

"Setiap partai sah-sah saja menyampaikan aspirasi, termasuk Partai Golkar yang mengajukan proposal 5 kursi menteri di kabinet," kata Kamhar dihubungi Minggu (17/3/2024).

Meski begitu, Kamhar juga mengingatkan proporsi dan pengisi kursi menteri sepenuhnya merupakan menjadi hak prerogatif Prabowo jika menjadi presiden terpilih 2024.

"Jadi, karena saat ini proses rekapitulasi itu masih berlangsung, ada baiknya kita menahan diri menunggu pengumuman resmi KPU," jelasnya.

Ia menegaskan, partainya taat azas, menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo sebagai pimpinan koalisi dan capres yang diusung. 

"Pembicaraan tentang ini tentu saja menunggu hasil pengumuman resmi KPU. Pada saatnya nanti tentu saja ini akan dibicarakan bersama antara presiden terpilih dengan pimpinan partai politik yang tergabung dalam koalisi," kata Kamhar.

"Termasuk terkait konfigurasi dan komposisi koalisi. Namun sekali lagi terkait komposisi kabinet, merupakan hak prerogatif presiden," tegasnya.

(*/ Tribun-medan.com)