Kubu Ganjar-Mahfud Bakal Bawa Kapolda Jadi Saksi Dugaan Kecurangan Pilpres, IPW: Saya Tidak Yakin

TRIBUN-MEDAN.com - Kubu Ganjar-Mahfud sempat mengungkapkan bakal ada Kapolda yang menjadi saksi dalam dugaan kecurangan. 

Kubu Ganjar sempat mengatakan bahwa Kapolda itu bakal memberikan kesaksian di MK terkait dugaan kecurangan Pilpres. 

Namun, ucapan itu dianggap tidak benar oleh Indonesia Police Watch (IPW). 

IPW tidak yakin akan ada Kapolda aktif yang akan menjadi saksi dalam gugatan Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Saya tidak yakin bahwa akan ada Kapolda yang bersaksi," kata Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso saat dihubungi Tribunnews.com, Rabu (13/3/2024).

Sugeng berkeyakinan jika pimpinan Polri sendiri tidak akan memberikan izin bagi para Kapolda yang nantinya akan diminta untuk menjadi saksi.

"Karena struktur Polri yang bersifat Komando tidak memungkinkan ada izin untuk seorang anggota memberi ketrangan saksi di persidangan. Kalau hadir tanpa izin namanya insubordinasi," jelasnya.

"Nilai taat perintah pimpinan sudah menjadi nilai yang harus dijunjung tinggi," sambungnya.

Akan Bawa Kapolda ke MK

Sebelumnya, Wakil Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Henry Yosodiningrat, mengatakan, pihaknya akan mengajukan seorang kapolda untuk menjadi saksi saat mengajukan gugatan Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia menjelaskan, gugatan itu akan dilayangkan ke MK setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan hasil Pilpres 2024 pada 20 Maret 2024.

"Tanpa itu tidak akan ada selisih suara seperti itu. Kami punya bukti ada kepala desa yang dipaksa oleh polisi, ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain, dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kita tahu semua main intimidasi, besok kapolda dipanggil dicopot,” kata Henry dalam keterangannya, Senin (11/3/2024).

Baca juga: KRONOLOGI Selebgram Gebby Vesta Dianiaya Pria, Berawal dari Saling Sindir di Media Sosial

Baca juga: Kadis Kesehatan Sumut Terancam Hukuman Mati, Korupsi Pengadaan APD Covid Rp 24 Miliar

Namun, sejauh ini, Henry tak menjelaskan secara detail ihwal identitas dari kapolda itu.

Ia hanya mengatakan, diajukannya pihak kepolisian itu, untuk membuktikan soal adanya mobilisasi kekuasaan dengan pengerahan aparatur negara.

Henry tidak membeberkan siapa sosok polisi yang akan diajukan TPN Ganjar-Mahfud ke MK nantinya.