KETIKA PDIP Putuskan Sikap Hak Angket Dugaan Kecurangan Pilpres Hari Ini, Sedangkan Jokowi Australia

TRIBUN-MEDAN.com - PDIP bakal memutuskan Hak Angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 di saat Presiden Jokowi tengah berada di Australia. 

Pada hari ini, PDIP bakal menentukan sikap terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024. 

Seperti diketahui, Capres yang diusung PDIP yakni Ganjar Pranowo-Mahfud MD meraih suara rendah dalam kontestasi Pilpres. 

Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno, menegaskan sikap dan komitmen PDIP terhadap rencana hak angket bakal disampaikan setelah rapat fraksi PDIP DPR pada hari ini, Selasa (5/3/2024) di gedung DPR.

"Besok baru tahu setelah rapat pimpinan fraksi," kata Hendrawan, Senin (4/3/2024), dikutip dari Kompas.com.

Politikus senior PDIP ini mengatakan hal tersebut menjawab pernyataan Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW) bahwa lima fraksi partai di parlemen termasuk PDIP masih berkomitmen untuk mengajukan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Hendrawan mengatakan bahwa sikap PDIP dalam menanggapi rencana hak angket dugaan kecurangan Pemilu itu sedianya mudah ditebak.

Namun anggota Komisi XI DPR ini mengaku tidak bisa mendahului pimpinan fraksi untuk menyampaikan sikap tersebut.

"Arahnya mudah ditebak. Tapi tidak boleh mendahului pimpinan," jelasnya.

Baca juga: Hukum Puasa Bagi Lansia yang tak Mampu Mengerjakannya, Ada Keringanan, Berikut Penjelasannya

Baca juga: Ini Perbedaan Formasi Penjaga Tahanan Kejaksaan dan Kemenkumham CPNS 2024

Hendrawan mengungkapkan, dirinya juga tidak bisa menjawab apakah hak angket bakal digulirkan dalam waktu dekat.

"Besok (hari ini) kita lihat. PDI-P konsisten di jalan Konstitusi," tegasnya.

Klaim PKS

Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid (HNW) mengklaim lima fraksi di DPR RI solid mendukung wacana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Lima fraksi yang dimaksud yakni PKS, PDI Perjuangan (PDIP), Partai NasDem, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

HNW menegaskan sejauh ini dari kelima fraksi tersebut belum ada yang menyatakan tidak mendukung hak angket.