Padahal Sudah Didukung Penuh Koalisi Perubahan, Kenapa PDIP Masih Ragu Gulirkan Hak Angket?

TRIBUN-MEDAN.com - Padahal sudah didukung penuh koalisi perubahan, kenapa PDIP masih ragu gulirkan hak angket?

PDI Perjuangan ternyata belum bersikap bulat soal usulan penggunaan hak angket yang sebelumnya digulirkan oleh Ganjar Pranowo.

Padahal usulan Ganjar tersebut telah mendapat dukungan penuh dari partai yang mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yakni Nasdem, PKB dan PKS.

Ketiga partai tersebut masih menunggu langkah nyata dari PDIP sebagai pertai terbesar di DPR.

Hak Angket itu digulirkan Ganjar untuk membuka dugaan terjadinya pelanggaran dan kecurangan Pemilu yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan, partainya masih mematangkan rencana menggulirkan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Hasto mengatakan, keputusan untuk mengajukan hak angket menunggu rekomendasi dari tim khusus yang sudah dibentuk oleh koalisi partai politik pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"(Tim khusus) akan memberikan suatu rekomendasi terkait dengan strategi lengkap dengan timetable-nya termasuk dengan kemungkinan-kemungkinan penggunaan hak angket," kata Hasto di kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (28/2/2024).

Hasto pun tidak menjawab dengan tegas apakah hak angket akan langsung diusulkan di DPR setelah parlemen memasuki masa sidang pada 5 Maret 2024 mendatang.

"Berbagai skenario-skenario politik, hukum dan berbagai opsi-opsi sedang dikaji oleh tim khusus tersebut," kata dia.

Hasto menjelaskan, tim khusus yang dipimpin Todung Mulya Lubis sedang mengumpulkan bukti-bukti kecurangan dugaan Pemilu 2024.

Tim tersebut juga sudah bertemu dengan tim hukum kubu pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimim Iskandar, untuk mematangkan rencana menggulirkan hak angket.

"Bapak Todung Mulya Lubis sudah melakukan pertemuan-pertemuan terkait dengan pengungkapan fakta-fakta dugaan kecurangan pemilu dari hulu ke hilir," kata Hasto dikutip dari Kompas.com.

Sebelumnya Ganjar mendorong dua partai politik pengusungnya, PDI-P dan Partai Persatuan Pembangunan, menggunakan hak angket karena menurutnya DPR tidak boleh diam dengan dugaan kecurangan yang menurutnya sudah telanjang.

"Dalam hal ini, DPR dapat memanggil pejabat negara yang mengetahui praktik kecurangan tersebut, termasuk meminta pertanggung jawaban KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) selaku penyelenggara Pemilu," kata Ganjar dalam keterangannya, Senin (19/2/2024).