MAHFUD MD Kritik Program Makan Siang yang Direncanakan Masuk APBN 2025: Seharusnya Pemerintah Baru

TRIBUN-MEDAN.com - Mahfud MD mengkritisi prorgam Makan Siang gratis yang direncanakan masuk dalam APBN 2025. 

Cawapres Mahfud MD menilai tak tepat jika program makan siang gratis dialokasikan masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Sebab, pada RAPABN 2025 masih anggaran di bawah pemerintahan Jokowi. 

Sebagai informasi, program makan siang gratis merupakan program yang dicanangkan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Ya mestinya kurang tepat, karena APBN itu nanti kan ditetapkan oleh pemerintah sekarang, tetapi kalau yang mau masuk program makan siang gratis kan pemerintah baru," kata Mahfud saat ditemui di Bentara Budaya, Palmerah, Jakarta pada Senin (26/2/2024).

Baca juga: JELANG F1 Powerboat di Danau Toba, Persiapan Hampir Rampung, Pembalap Mulai Berdatangan

Baca juga: Tanggapan Kapolsek, Pria Ngaku Pangkat AKP Aniaya Memeras Remaja 17 Tahun, tak Diproses?

Menurut Mahfud, program itu dialokasikan ke dalam APBN Perubahan 2025 yang nantinya masuk dalam pemerintahan baru hasil Pilpres 2024.

"Mestinya itu menjadi program pemerintah baru yang baru bisa masuk nanti di APBN perubahan 2025, Juni ya, Juni tahun 2025," kata dia.

Namun, Mahfud tak terlalu mempermasalahkan lantaran hal itu bisa jadi sebatas usulan.

"Tetapi enggak apa-apa lah itu mungkin hanya sumbangan saja. Tetapi kalau dari segi tahapan, itu mestinya ditetapkan oleh pemerintahan baru," kata Mahfud.

Pemerintah memulai pembahasan program-program baru dari presiden dan wakil presiden terpilih dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2025.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, program yang mulai dibahas yakni makan siang gratis.

Diketahui, program tersebut menjadi salah satu program unggulan dari pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Memang harus memasukkan program-program ikonik dari presiden terpilih. Tentu saja itu diperhitungkan, dan Bappenas sedang menyusun itu," ujar Suharso di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).

Suharso mengatakan, pembahasan program makan siang tersebut diperlukan supaya rencana keberlanjutan setelah pemerintahan Presiden Joko Widodo terealisasi. Namun, dia menyatakan, penyusunan ini baru tahap awal.

Suharso mengatakan RKP dan RAPBN yang lebih rinci akan tersusun usai hasil hitung manual Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menjadi hasil hitung resmi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 keluar.